tirto.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengubah tampilan data perolehan suara peserta Pemilu 2024 di Sirekap disebabkan banyaknya masalah yang timbul pada versi sebelumnya.
Akan tetapi menurut Bendahara Umum Partai Nasdem tersebut, hal yang semestinya dilakukan KPU, bukan mengubah tampilan, melainkan berinisiatif mengaudit forensik sistem alat bantu rekapitulasi perolehan suara itu.
"Karena banyak masalah. Karena banyak masalah mestinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Menurut Sahroni, audit forensik perlu dilakukan KPU agar kembali menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu. Pasalnya, kata dia, KPU ramai disorot publik belakangan ini.
"Lebih baik KPU memberikan insiatif untuk memeriksakan sistemnya pada lembaga yang memang kredibel. Libatkan tiga paslon timnya itu untuk juga ikut serta mengaudit alat-alat yang memang dianggap janggal," ucap Sahroni.
Sahroni mengatakan langkah KPU yang tiba-tiba menyetop grafik perolehan suara justru menunjukkan adanya masalah dalam sistem Sirekap. Sahroni mempersoalkan suara salah satu partai politik peserta pemilu yang tiba-tiba melonjak.
"Nah, problem yang lain, kan, adalah angka suara yang naik signifikan oleh salah satu partai politik. Itu agak aneh," tutur Sahroni.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik, mengatakan pihaknya tak menampilkan grafik perolehan suara di Sirekap karena saat ini aplikasi itu difokuskan untuk menunjukkan foto formulir Model C1-Plano.
"Fungsi utama Sirekap untuk publik adalah publikasi formulir Model C.Hasil Plano," kata Idham saat dihubungi Tirto, Rabu (6/3/2024).
Dirinya mengungkapkan, saat ini publik tak pernah mengamati formulir Model C.Hasil dan hanya melihat persentase hasil yang disajikan tanpa melakukan verifikasi sebelumnya.
"Selama ini pengakses Sirekap untuk publik jarang mencermati foto Formulir Model C.Hasil Plano," kata dia.
Dia menyebut formulir memiliki keabsahan secara hukum untuk memuat informasi mengenai perolehan suara hasil Pemilu 2024. Idham juga menjamin formulir Model C. Hasil bebas dari upaya penggelembungan atau rekayasa suara karena disaksikan oleh saksi pasangan capres-cawapres dan partai politik saat proses penghitungan.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Dwi Ayuningtyas
