Indeks Senjata Ilegal

Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolri Tito Karnavian untuk mengklarifikasi pembelian senjata yang dilakukan oleh Polri.

Connie mengatakan, seharusnya senjata dan amunisi impor masuk melalui kargo bandara yang juga menjadi landasan operasional pangkalan udara militer.

Pengadaan persenjataan yang dilakukan oleh kepolisian tidak berkaitan dengan gengsi institusi. Semua telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, juga dengan mekanisme yang legal.

Connie mempertanyakan impor senjata dan amunisi memakai operator penerbangan kargo dari Ukraina itu bisa melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kabar soal pembelian senjata pelontar granat milik Brimob tersiar dengan informasi sumir. Kadiv Humas Mabes Polri itu hanya meminta agar publik tidak gaduh akibat pembelian senjata ini.

Brimob menegaskan, senjata SAGL yang mereka beli tidak dipakai untuk menghancurkan tank tetapi untuk mengamankan wilayah konflik.

Polri pun mengakui masih memegang senjata tersebut dengan dalih penembakan RPG dalam rangka menghabiskan peluru dan pengenalan senjata kepada tamtama.

Sebelumnya Panglima TNI melarang Polri memiliki senjata yang bisa menembak kendaraan lapis baja, pesawat, ataupun kapal.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin menilai ucapan Gatot mengenai senjata bersifat politis dan tidak pada tempatnya.

Gatot mengatakan bahwa informasi intelijen yang sesungguhnya telah disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

Dua pejabat tinggi urusan keamanan dan pertahanan ke Istana Kepresidenan, Rabu sore ini. Diduga mereka membicarakan isu pengadaan senjata.

Namun, Jokowi enggan menjelaskan isi pertemuannya dengan Panglima TNI.

Gatot Nurmantyo sadar ucapannya bahwa ada institusi negara yang membeli 5.000 senjata ilegal di Mabes TNI Cilangkap, Jumat (22/9) pekan lalu, didengar wartawan. Dia bilang, "biar saja."

Dari zaman Kaisar Caracalla, muncul kisah tentang Jenderal Macrinus.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa izin pembelian senjata sudah ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana dan sesuai dengan undang-undang.

Polri pastikan 15 ribu senjata yang mereka pesan tidak masuk dalam spesifikasi militer.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub pernah berusaha mendatangkan senjata laras panjang dan pistol kaliber militer senilai Rp44 miliar untuk keperluan dinas.

Pengamat militer Mufti Makarim mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya bisa menjelaskan alasannya mengungkapkan informasi intelijen di forum purnawirawan.

Pemesanan 5.000 senjata dari Polri ke PT Pindad sudah melalui prosedur legal dan sudah disetujui dalam APBNP.

Kapuspen TNI menegaskan, omongan Gatot soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata secara ilegal saat acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI, seharusnya off the record atau tidak untuk diberitakan.