Indeks Senjata Ilegal

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).

Ridlwan menerangkan, pada Sabtu (23/9) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.

Komisi I DPR RI memastikan pembelian 500 pucuk senjata api oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah sesuai aturan.

Desmond menganggap perlu ada koreksi ulang dalam komunikasi pemerintahan hari ini.

Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira menyatakan sebagai seorang pemimpin seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

“Kalau hanya curhat di hadapan purnawirawan, itu menyalahi kewenangan dia. Seharusnya dia mengamankan kalau memang benar ada senjata ilegal,” kata Connie.

Gatot diminta klarifikasi pernyataannya soal adanya rencana pembelian 5.000 pucuk senjata di luar institusi TNI dan Polri.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin mengatakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait impor 5.000 senjata ilegal yang dipesan oleh instansi itu dinilai politis.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Gatot adalah informasi "mentah" hasil dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara instansi negara.

Mabes Polri enggan menanggapi serius pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa ia siap "menyerbu" kepolisian apabila institusi ini memiliki persenjataan di luar kewenangannya.

"Pemesanan 5.000 senjata serbu oleh badan intelijen, bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya,” kata Rachland.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangsikan kebenaran pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya lembaga negara yang membeli 5000 pucuk senjata ilegal. 

Mulfachri berharap pemesanan senjata api dengan cara ilegal bisa segera dihentikan.

Komisi III DPR RI mendesak Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan klarifikasi soal pernyataannya mengenai kabar rencana pembelian 5 ribu senjata ilegal.

Hendardi menyatakan, ancaman yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Gatot Nurmantyo diminta membuktikan omongannya soal adanya impor ilegal 5.000 pucuk senjata.

Peredaran senjata api ilegal di Jakarta amat begitu mengkhawatirkan. Perampok atau pembegal kini dengan mudah menenteng senpi saat melakukan aksinya.

Pemerintah ingin mengurangi dan membatasi sekecil mungkin ruang gerak penyelundupan dengan cara membangun sistem pencegahan dan pengawasan secara efektif.

Pemusnahan senjata api rakitan di halaman Mapolda Sumatera Selatan, Palembang.