tirto.id - Saat membuka rapat terbatas mengenai masalah penyelundupan senjata, Presiden Joko Widodo membahas penguatan pencegahan penyelundupan yang rentan terjadi di sejumlah wilayah melalui penegakan hukum.
"Saya ingin agar aksi di lapangan betul-betul konkret karena peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa mematikan industri-industri nasional kita," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (25/1/2017).
Mengenai penyelundupan itu, menurut Jokowi, aparat pemerintah dan penegak hukum juga sudah pasti tahu peta kerawanan dan situasi di lapangan.
Pemerintah, kata dia, ingin mengurangi dan membatasi sekecil mungkin ruang gerak penyelundupan dengan cara membangun sistem pencegahan dan pengawasan secara efektif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kembali menegaskan, untuk memprioritaskan pengawasan di lapangan, khususnya di sejumlah titik rawan penyelundupan.
"Yang ketiga terkait dengan penegakan hukum, sekali lagi minta lebih tegas, lebih konsisten, lebih keras dan dilakukan secara terus menerus," tegas Jokowi.
Presiden juga meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk selalu mendukung penuh penegakan hukum bagi setiap kasus penyelundupan yang terjadi.
"Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan, terutama yang menjadi backing. Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegas Presiden.
Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
