Masuk tirto.idIndeks Sengketa Pilpres 2019
Soal Isu Peretas Rusia, Ahli KPU: Situng Diretas 15 Menit Pulih
Ahli KPU menilai keamanan situs web KPU sudah cukup memadahi. Dari segi keamanan dan juga kenyamanan akses menurutnya juga telah berimbang.
Soal Tuduhan 1 Juta E-KTP Palsu, Mendagri: Datanya Clean and Clear
Mendagri Tjahjo Kumolo merespons kesaksian Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum yang menyebut terdapat temuan 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019.
Dagelan Receh Sidang MK yang Mencairkan Suasana Tegang
Sidang tak hanya berlangsung serius. Hakim Mahkamah Konstitusi ataupun para pihak dalam persidangan, berusaha membikin dagelan supaya suasana tak kelewat tegang.
Profil Hermansyah, Saksi BPN di Sidang MK yang Pernah Dianiaya
Hermansyah, saksi yang dihadirkan BPN dalam Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, bukan pakar dari ITB, melainkan alumni perguruan tinggi tersebut.
Sidang MK Sengketa Pilpres Dilanjutkan Siang Ini Pukul 13.00 WIB
Sidang MK sengketa Pilpres 2019 akan dilanjutkan Kamis (20/6/2019) siang pukul 13.00 WIB.
Sidang MK: Saksi Kubu 02 Akui Temuan Kotak Suara Terbuka dari Video
Saksi fakta kubu Prabowo-Sandi, Risda Mardarina bersaksi dalam video yang diterimanya ada temuan kotak suara yang dibuka di Desa Parit Baru, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
Sidang MK Ditutup Saat Azan Subuh & Dilanjutkan Kamis Pukul 13.00
Mahkamah Konstitusi (MK) menutup sidang sengketa Pilpres hari ketiga yang dimulai pada Rabu (19/6/2019) pukul 09.00 WIB berakhir Kamis (20/6/2019) sekitar pukul 04.50 WIB saat azan subuh berkumandang.
Ketua MK Sebut Ada Kekurangan Bukti Fisik, BPN: Ada Masalah Teknis
Ketua MK menyebut belum ada bukti fisik yaitu p144, p145, p148 sampai dengan p155, p158, p161, p164, p168, p174, dan p175.
Alasan Yusril Tak Mau Tanya ke Said Didu Saat Sidang di MK
Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di dua bank berstatus anak usaha BUMN.
Saksi BPN Bawa Temuan Amplop Surat Suara ke Sidang MK
Temuan amplop saksi Prabowo-Sandi berada di kantor Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah diperiksa lembaran ampol Pileg.
Tim Hukum BPN Tarik 94 Boks Bukti C1 Yang Diajukan ke MK
Ketua MK Anwar Usman menyatakan ada 31 item yang terdiri dari 94 boks kontainer berkas bukti yang ditarik oleh tim hukum BPN.
Hakim MK Tanya Saksi BPN Sebut KPPS Coblos Surat Suara Orang Lain
Saksi BPN menyebut ada oknum KPPS di Boyolali mencobloskan surat suara milik orang lain di dalam bilik suara.
BPN Beralasan Bukti DPT Invalid Belum Dijilid, TKN: Itu Mengada-ada
TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pengakuan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi soal dokumen bukti 17,5 juta DPT invalid belum dijilid adalah alasan mengada-ada.
Majelis Hakim Akhirnya Perbolehkan Said Didu Jadi Saksi Prabowo
Setelah berdebat panas, Said Didu diperbolehkan menjadi saksi, sementara Haris Azhar memilih mundur.
Sebagian Bukti BPN Belum Bisa Diverifikasi Oleh Hakim MK
Berkas bukti tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat diverifikasi karena tidak disusun sesuai aturan.
Alasan Haris Azhar Tak Mau jadi Saksi BPN di Sidang MK
Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).
Saksi Kedua Kubu 02 Jelaskan Adanya Dugaan NIK Kecamatan Siluman
Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dilanjutkan masih mendengarkan keterangan saksi kedua, Idham Amiruddin.
Hakim Enny Tanyakan Bukti P155, Kubu 02 Sebut Dokumen Belum Dijilid
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tentang barang bukti P155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah.
Bambang Widjojanto Hampir Diusir Hakim MK dari Ruang Sidang
Hakim MK Arief Hidayat hampir mengusir Bambang Widjojanto karena terus-menerus menginterupsi hakim saat bertanya kepada saksi yang dihadirkan di Sidang MK, Rabu (19/6/2019).
Sidang MK: Saksi Kubu 02 Sebut 14 TPS Hilang dalam Pemilu 2019
Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.
