Indeks Sengketa Pilpres 2019

Ahli KPU menilai keamanan situs web KPU sudah cukup memadahi. Dari segi keamanan dan juga kenyamanan akses menurutnya juga telah berimbang.

Mendagri Tjahjo Kumolo merespons kesaksian Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum yang menyebut terdapat temuan 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019.

Sidang tak hanya berlangsung serius. Hakim Mahkamah Konstitusi ataupun para pihak dalam persidangan, berusaha membikin dagelan supaya suasana tak kelewat tegang.

Hermansyah, saksi yang dihadirkan BPN dalam Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, bukan pakar dari ITB, melainkan alumni perguruan tinggi tersebut.

Sidang MK sengketa Pilpres 2019 akan dilanjutkan Kamis (20/6/2019) siang pukul 13.00 WIB.

Saksi fakta kubu Prabowo-Sandi, Risda Mardarina bersaksi dalam video yang diterimanya ada temuan kotak suara yang dibuka di Desa Parit Baru, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menutup sidang sengketa Pilpres hari ketiga yang dimulai pada Rabu (19/6/2019) pukul 09.00 WIB berakhir Kamis (20/6/2019) sekitar pukul 04.50 WIB saat azan subuh berkumandang.

Ketua MK menyebut belum ada bukti fisik yaitu p144, p145, p148 sampai dengan p155, p158, p161, p164, p168, p174, dan p175.

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di dua bank berstatus anak usaha BUMN.

Temuan amplop saksi Prabowo-Sandi berada di kantor Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah diperiksa lembaran ampol Pileg.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan ada 31 item yang terdiri dari 94 boks kontainer berkas bukti yang ditarik oleh tim hukum BPN.

Saksi BPN menyebut ada oknum KPPS di Boyolali mencobloskan surat suara milik orang lain di dalam bilik suara.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pengakuan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi soal dokumen bukti 17,5 juta DPT invalid belum dijilid adalah alasan mengada-ada. 

Setelah berdebat panas, Said Didu diperbolehkan menjadi saksi, sementara Haris Azhar memilih mundur. 

Berkas bukti tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat diverifikasi karena tidak disusun sesuai aturan.

Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).

Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dilanjutkan masih mendengarkan keterangan saksi kedua, Idham Amiruddin.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tentang barang bukti P155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah.

Hakim MK Arief Hidayat hampir mengusir Bambang Widjojanto karena terus-menerus menginterupsi hakim saat bertanya kepada saksi yang dihadirkan di Sidang MK, Rabu (19/6/2019).

Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.