Indeks Sengketa Pilpres 2019

Saksi dan ahli yang didatangkan tim hukum Prabowo tidak bisa membuktikan seluruh dalil.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan putusan MK tentang sengketa hasil pilpres bersifat final.

Anak-anak dilarang terlibat unjuk rasa sesuai dengan Pasal 87 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sengketa Pilpres paling tinggi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dinilai tidak masuk akal bila ada upaya hukum setelah putusan MK dari pihak Prabowo-Sandiaga.

Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU akan mengundang perwakilan lembaga penyelenggara pemilu, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, partai politik, serta kedua pasangan Capres-Cawapres 2019.

Konsolidasi politik antara Jokowi dengan Prabowo akan berlangsung usai penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara.

Tidak ada lagi 01 dan 02, kita harus saling menghargai walau dan politik berbeda kita harus saling menghormati.

Ketua tim hukum 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menyampaikan bahwa dia hanya memperbanyak doa jelang sidang.

Ketua tim hukum paslon 02 Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya menunggu arahan dari principal yakni Prabowo-Sandiaga untuk menyikapi hasil sidang putusan MK.

KPU langsung menggelar rapat pleno malam ini usai majelis hakim MK membacakan seluruh putusan sengketa Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Apabila memang ada TPS siluman, kata hakim, maka tidak serta merta merugikan Prabowo atau menguntungkan Jokowi.

Massa demonstran mulai meninggalkan lokasi di depan gedung MK. 

Polisi diminta bergerak menangkap terduga teroris yang masuk Jakarta saat ada aksi di depan gedung MK.

Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM menurut MK tidak terbukti.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yakin Mahkamah Konstitusi (MK) juga akan menolak permohonan dari pihak 02 saat sidang putusan majelis hakim konstitusi.

Ketua DPP FPI menyerukan kepada massa aksi untuk melakukan jihad konstitusional secara terus menerus, jika Hakim MK memenangkan pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Keyakinan kuasa hukum KPU itu karena didasari pembuktian yang lemah dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.