Indeks Sengketa Pilpres 2019

Saksi dan ahli yang didatangkan tim hukum Prabowo tidak bisa membuktikan seluruh dalil.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan putusan MK tentang sengketa hasil pilpres bersifat final.

Anak-anak dilarang terlibat unjuk rasa sesuai dengan Pasal 87 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sengketa Pilpres paling tinggi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dinilai tidak masuk akal bila ada upaya hukum setelah putusan MK dari pihak Prabowo-Sandiaga.

Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU akan mengundang perwakilan lembaga penyelenggara pemilu, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, partai politik, serta kedua pasangan Capres-Cawapres 2019.

Konsolidasi politik antara Jokowi dengan Prabowo akan berlangsung usai penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

KPU langsung menggelar rapat pleno malam ini usai majelis hakim MK membacakan seluruh putusan sengketa Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Massa demonstran mulai meninggalkan lokasi di depan gedung MK. 

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara.

Polisi diminta bergerak menangkap terduga teroris yang masuk Jakarta saat ada aksi di depan gedung MK.

Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM menurut MK tidak terbukti.

Ketua DPP FPI menyerukan kepada massa aksi untuk melakukan jihad konstitusional secara terus menerus, jika Hakim MK memenangkan pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Hakim MK, lembaganya tidak hanya menegakkan keadilan prosedural.

Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengimbau penumpang Stasiun Gambir, agar bisa atur waktu akibat adanya penutupan sejumlah jalur.

"Presiden tetap beraktivitas di Istana Jakarta seperti hari-hari biasa, pagi-pagi sudah tiba di istana."

Tidak ada lagi 01 dan 02, kita harus saling menghargai walau dan politik berbeda kita harus saling menghormati.

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan MK tetap menerima permohonan perbaikan yang baru dimasukkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga pada 10 Juni 2019.

BPN Prabowo-Sandi mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil sukses membuktikan pemufakatan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pihak 01 di sidang MK sengketa Pilpres.