Indeks Sengketa Pilpres 2019

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada kubu Prabowo-Sandiaga agar menghadirkan bukti klaim 17,5 juta. Sebab, hakim tidak menemukan bukti dalil klaim 17,5 juta di persidangan.

Agus Maksum, saksi untuk Prabowo-Sandi, kurang menjawab pertanyaan dengan baik. Dia bahkan sempat mengubah keterangan.

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku pemohon perkara sengketa hasil Pilpres 2019, menghadirkan dua orang ahli dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim Aswanto kembali mengingatkan bila saksi tak memberikan keterangannya dengan benar maka akan menyulitkan hakim konstitusi dalam mengeluarkan keputusan termasuk adanya ancaman pidana bila ada kesaksian palsu.

Saksi pertama dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengakui mendapat ancaman pada April lalu, sebelum ia akan bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2019.

KPU sudah menentukan saksi dan ahli yang direncanakan akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres, Kamis (20/6/2019).

Menurut Bambang, sebagai gantinya terdapat kurang lebih 30 kontainer yang sudah diverifikasi oleh kepaniteraan MK. Bambang mengatakan pihaknya juga akan merapikan barang-barang bukti tersebut.

Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga siap menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli pada sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Kubu Jokowi-Maruf menyatakan siap mengikuti sidang sengketa Pemilu 2019 pada Rabu (19/6/2019). Tim hukum Jokowi-Maruf siap mendengarkan keterangan saksi dalam sidang dengan agenda pembuktian hari ini.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilanjutkan pada hari ini dengan menghadirkan saksi dari kubu 02.

Bambang berharap MK bisa memberi kelonggaran dengan memperbolehkan menghadirkan banyak saksi.

Hakim MK akan menanyakan langsung terkait dengan ancaman yang dialami saksi dan ahli dari BPN Prabowo-Sandi.

Saat menjawab gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019.  

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf turut menjawab tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

I Wayan Sudirta memandang KPU sebagai termohon juga telah bersikap transparan dan terbuka atas usulan perbaikan DPT dari peserta pemilu.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menilai jawaban KPU gagal meyakinkan majelis hakim konstitusi dalam sidang sengketa hari ini.

BW memandang, kesalahan jawaban justru menjadi hal baik. Sebab, pelanggaran semakin nyata dan jawaban tersebut menandakan ada pelanggaran pemilu.

Tim kuasa hukum 01 mengatakan bahwa dalil pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar.