tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merespons terkait kesaksian Tim IT dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Agus Maksum yang menyebut terdapat temuan 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Agus ketika memberikan kesaksian saat sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal tersebut, Tjahjo menyebut tudingan Agus itu tidak mungkin terjadi. Sebab, data Kementerian yang diserahkan kepada KPU terus diperbarui.
"Data kependudukan yang diserahkan Kemendagri, Dukcapil kepada KPU itu Desember 2017 yang diupdate terus. Itu datanya clean and clear, by name, by address yang ada," ujar Mendagri Tjahjo saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
Sehingga Tjahjo menegaskan, jika sampai ada penggelembungan suara, dirinya memastikan hal tersebut tidak akan ada.
Ia menerangkan, selama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT), selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sehingga tidak ada satu orang sampai nyoblos dua kali di satu TPS. Apalagi merangkap di dua TPS, kan nggak akan mungkin," pungkasnya.
Selanjutnya, kata Tjahjo, jika terdapat tuduhan yang berkaitan dengan kependudukan dan DPT Pemilu, maka akan diselesaikan secara hukum oleh KPU yang saat ini tengah melakukan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
"Kami serahkan semua laporan kepada KPU, data detailnya semua, silakan nanti tim hukum KPU dan tim hukum timses yang akan mempertanggungjawabkan itu," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
