Indeks Ruu Kuhp
RUU KUHP Dinilai Berpotensi Mendiskriminasi Anak dan Perempuan
Beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal.
Panja RUU KUHP: Semua Fraksi Setuju Pasal Penghinaan Presiden
Anggota Panja RUU KUHP ari Fraksi PPP dan Nasdem menyatakan, semua fraksi di DPR telah sepakat pasal penghinaan Presiden masuk dalam KUHP.
Pemerintah Minta RKUHP Soal Pasal Perzinaan Tak Atur Masalah Privat
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah masih melakukan dialog untuk pembahasan pasal perzinaan.
Anggota Panja RUU KUHP Bantah Legalkan Judi
Menurut Taufiqulhadi, revisi pasal perjudian akan mengetatkan izin untuk perjudian.
Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk RUU KUHP
"Presiden itu objek kritik. Tapi kalau ada yang hina presiden laporkan saja secara pribadi," kata Fahri.
Ada Duplikasi UU ITE dalam Pasal Penistaan Agama di RUU KUHP
Pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir, sehingga berpotensi digunakan oleh siapa saja yang merasa sakit hati karena sebuah pendapat.
Fahri Hamzah: Pasal Penistaan Agama Jangan Jadi Pasal Karet
Menurut Fahri Hamzah, pasal penistaan agama jangan sampai jadi pasal karet karena hingga saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai penistaan agama.
RUU KUHP: Hina Presiden di Medsos Bisa Kena Pidana
Pasal 264 RUU KUHP akan diperjelas yang dimaksud menghina presiden agar tidak menjadikan ketidakpastian hukum.
Wakil Ketua DPR Setuju Perluasan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Menurut Taufik Kurniawan setiap orang di negara ini juga berhak untuk melaporkan ke kepolisian apabila merasa nama baiknya dicemarkan oleh individu atau kelompok tertentu.
Ketua Baleg DPR: Semua Fraksi Menolak Pembahasan Khusus LGBT
Taufiqulhadi, anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi Nasdem, menyebut Zulkifli Hasan tidak mengerti apa-apa.
PKS Konsisten Usulkan Pemidanaan LGBT di RUU KUHP
Fraksi Partai Keadilan Sosial mengusulkan pemidanaan perilaku LGBT baik perilaku dewasa dengan korban anak, ataupun dewasa dengan dewasa di RUU KUHP.
Napi Tertentu Dimungkinkan Tak Dipenjara dalam KUHP Baru
Meski RUU KUHP dipastikan menyerap unsur-unsur hukum restoratif, namun belum ada peraturan lebih detail mengenai penerapan hukuman tersebut.
RUU KUHP Dinilai Mendukung Pernikahan Dini
Anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai draf revisi KUHP tidak sejalan dengan semangat pencegahan pernikahan usia anak atau nikah dini.
Komnas Perempuan Sarankan Norma Zina di RUU KUHP Dihapus
Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menganggap norma tentang zina pada Pasal 484 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bermasalah sehingga dia menyarankan untuk dihapus saja.
Sidang Uji Materi Pasal Perzinaan Tak Dihadiri DPR
Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.
Eksekusi Mati Harus Menunggu Pengesahan UU KUHP
Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan harapan agar eksekusi mati para terpidana dapat dilaksanakan secepatnya. Akan tetapi, LSM menilai eksekusi mati seharusnya menunggu pengesahan UU KUHP yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai pidana khusus alternatif.
PKS Soroti Pasal Karet di UU ITE
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati pasal karet pencemaran nama baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sudah memakan banyak korban.
RUU KUHP Akan Akomodir Hukum Adat
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengakomodasi hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.