Indeks Ruu Kuhp

Menurut Taufiqulhadi, revisi pasal perjudian akan mengetatkan izin untuk perjudian.

Selain berpeluang mempidanakan pasangan miskin tanpa surat nikah dan pelaku nikah siri, pasal ini juga bisa mendorong pernikahan anak.

Beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal.

Anggota Panja RUU KUHP ari Fraksi PPP dan Nasdem menyatakan, semua fraksi di DPR telah sepakat pasal penghinaan Presiden masuk dalam KUHP.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah masih melakukan dialog untuk pembahasan pasal perzinaan.

"Presiden itu objek kritik. Tapi kalau ada yang hina presiden laporkan saja secara pribadi," kata Fahri.

Menurut Fahri Hamzah, pasal penistaan agama jangan sampai jadi pasal karet karena hingga saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai penistaan agama.

Pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir, sehingga berpotensi digunakan oleh siapa saja yang merasa sakit hati karena sebuah pendapat.

Pasal 264 RUU KUHP akan diperjelas yang dimaksud menghina presiden agar tidak menjadikan ketidakpastian hukum.

Menurut Taufik Kurniawan setiap orang di negara ini juga berhak untuk melaporkan ke kepolisian apabila merasa nama baiknya dicemarkan oleh individu atau kelompok tertentu.

Taufiqulhadi, anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi Nasdem, menyebut Zulkifli Hasan tidak mengerti apa-apa.

Fraksi Partai Keadilan Sosial mengusulkan pemidanaan perilaku LGBT baik perilaku dewasa dengan korban anak, ataupun dewasa dengan dewasa di RUU KUHP. 

Meski RUU KUHP dipastikan menyerap unsur-unsur hukum restoratif, namun belum ada peraturan lebih detail mengenai penerapan hukuman tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai draf revisi KUHP tidak sejalan dengan semangat pencegahan pernikahan usia anak atau nikah dini.

Ketua Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menganggap norma tentang zina pada Pasal 484 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bermasalah sehingga dia menyarankan untuk dihapus saja.

Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.

Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan harapan agar eksekusi mati para terpidana dapat dilaksanakan secepatnya. Akan tetapi, LSM menilai eksekusi mati seharusnya menunggu pengesahan UU KUHP yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai pidana khusus alternatif.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati pasal karet pencemaran nama baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sudah memakan banyak korban.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengakomodasi hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.