Indeks Ruu Kuhp

Polisi dan jaksa bakal dilibatkan dalam hukum adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum lainnya.

Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

ICR dan MaPPI yang tergabung dalam koalisi reformasi KUHP memandang, masih ada permasalahan dalam pengaturan UU Tipikor dan RKUHP.

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.

Selama ini minim keterbukaan pembahasan RKUHP kepada publik.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan KPK akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 14.00 WIB hari ini.

Ketiadaan terjemahan resmi membuat adanya penafsiran berbeda terhadap KUHP antara para pakar hukum.

Menurut KPK, sikap Presiden seharusnya memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP itu.

KPK menilai Indonesia berjalan mundur dengan memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP.

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.

LBH Masyarakat menilai masih banyak kesemrawutan dalam RKUHP karena minimnya pelibatan para pihak yang terkena dampak atas rumusan pasal di rancangan itu.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar DPR menunda pengesahan RKHUP. Mereka menilai ada kepentingan politik di balik upaya percepatan pengesahan RKHUP.

Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.

"Nanti saya cek lagi apa yang masih kurang dalam memenuhi hak perempuan," kata Bamsoet mengomentari kritik Kaukus Perempuan Parlemen RI ke RUU KUHP.

DPR berencana mengesahkan revisi KUHP dalam waktu dekat meski banyak pihak mengkritik isi pembahasannya.

Keterangan seorang Indonesia yang lari ke Kanada karena gelombang diskriminasi dan persekusi terhadap LGBT.

Sejumlah pemimpin redaksi media massa sepakat semua yang terkait pemberitaan tidak diatur dalam RKUHP.

Beberapa aturan dalam RUU KUHP tidak didukung bukti yang kuat sehingga dampaknya akan merugikan anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal.