Indeks Ruu Kuhp
Isi Pasal 52 KUHP tentang Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan
Bunyi pasal 52 KUHP yang mengatur tentang definisi dan aturan tentang dasar pemberatan pidana karena jabatan.
Isi Pasal 503, 504 dan 505 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum
Pasal 503 hingga 505 KUHP berisi tentang unsur-unsur dan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran ketertiban umum.
Isi Pasal 182-186 KUHP Tentang Perkelahian Tanding & Penjelasan
Isi Pasal 182-186 KUHP mengatur tentang definisi, unsur, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perkelahian tanding.
Isi Pasal 382-383 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan Asuransi
Pasal 382-383 KUHP mengatur tentang unsur-unsur serta sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penipuan asuransi.
Apa Isi RKUHP, Kenapa Ditolak, dan Daftar Pasal Kontroversial
Isi RUU KUHP 2022 terbaru, kenapa ditolak, dan daftar pasal kontroversial.
Pemerintah Klaim Hapus Pasal Karet UU ITE lewat Pengesahan RKUHP
Pemerintah mengklaim telah menghapus pasal pencemaran nama baik (pasal 27 dan 28 UU ITE) dengan mengesahkan RUU KUHP.
Belum Terima Draf RKUHP, Komisi III Kesulitan Ketok Palu Pada Juli
Arsul sebut hingga akhir Juni, pemerintah belum menyampaikan kembali draf RKUHP itu. Tak mungkin DPR ketok palu pada akhir Juli.
RUU KUHP: Selain Presiden, Hina Pemerintah Juga Bisa Dibui 4 Tahun
ICJR menilai pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka.
RUU KUHP: Demo tanpa Pemberitahuan Diancam Penjara 1 Tahun
Pasal 273 RKUHP tersebut dinilai menarik mundur demokrasi Indonesia karena mengekang kebebasan masyarakat.
Siap-Siap, Hina DPR dan Lembaga Negara Lain Bisa Dibui 1,5 Tahun
ICJR menyebut salah satu pasal dalam RKUHP ini berpotensi menjadi pasal karet hingga pasal subversif.
RUU KUHP Perluas soal Perkosaan: Suami Perkosa Istri Dibui 12 Tahun
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi klausul perkosaan dalam Pasal 479 RUU KUHP yang definisinya diperluas.
Wamenkumham Klaim RUU KUHP Akan Memberikan Kepastian Hukum
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.
Wamenkumham: Draf RUU KUHP yang Disosialisasikan Bukan Versi 2019
Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.
Komisi III DPR Optimistis RUU KUHP Selesai Kurang dari 1 Tahun
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.
MK: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RUU KUHP Itu Inkonstitusional
Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas rencana pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP.
Pasal Penghinaan Presiden Dibatalkan MK, Muncul Lagi di RUU KUHP
Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP telah dibatalkan MK, tapi mengapa dalam draf RUU KUHP terbaru dihidupkan lagi?
RUU KUHP: Mengapa Pemerintah Jokowi Pertahankan Pasal Tipikor?
Sejumlah pasal yang menyebabkan demo besar-besaran masih dipertahankan pemerintah Jokowi di draf RKUHP beredar ke publik.
Soal Pasal Penghinaan DPR di Draf RUU KUHP, DPR Dinilai Antikritik
Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.
Dewan Pers Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Pasal-pasal dalam RUU KUHP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengebiri fungsi pers yang independen dan merdeka.
Sempat Ditunda, Komisi III DPR akan Bahas Kembali RKUHP dan RUU PAS
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan semua fraksi sepakat hanya akan membahas pasal-pasal yang menjadi isu krusial di RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.