Indeks Ruu Kesehatan

Kenapa RUU Kesehatan ditolak dan apa isi tuntutan aksi damai hari ini.

Lima organisasi yang terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI menggelar aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan.

Lima organisasi profesi kesehatan hari ini rencananya akan menggelar aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Pendidikan dokter spesialis dapat dilakukan berbasis rumah sakit di bawah pengawasan kolegium dan Kemenkes.

CISDI juga mengingatkan agar pemerintah tidak perlu reaktif dalam menerima berbagai aspirasi yang masuk.

Aliansi menilai tahapan public hearing yang telah dilakukan tidak mengakomodir saran dan partisipasi mereka terhadap RUU Kesehatan.

IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI akan menggelar aksi damai menolak pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan pekan depan, Senin (8/5/2023).

Isi RUU Kesehatan omnibus law dan link download draft RUU terbaru.

Nadia sebut risiko kesehatan akibat merokok membuat penduduk produktif banyak yang tak sehat dan buat angka harapan hidup rendah.

Pernyataan Kemenkes soal pengelompokan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif di UU Kesehatan saat ini dinilai mengandung disinformasi.

Mendagri Tito mengimbau seluruh kepala daerah agar membentuk tim yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk mempelajari muatan dalam RUU Kesehatan.

Lima dari 10 remaja memiliki hubungan signifikan pada status merokok setelah melihat iklan-iklan rokok.

LPAI menilai RUU Kesehatan belum secara tegas mengatur larangan promosi, iklan dan sponsor rokok.

Kontroversi olahan tembakau sebagai zat berbahaya sama dengan narkotika dalam RUU Kesehatan mengesankan negara seolah ditekan kemauan asing.

Jubir Kemenkes Mohammad Syahril memastikan perlakuan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif berbeda dengan narkotika yang terdapat pelanggaran pidana.

RUU Kesehatan dinilai bakal memangkas hak-hak konstitusional para pelaku usaha tembakau sampai para konsumen produk tembakau.

PB IDI bersama beberapa organisasi profesi medis lain menyampaikan pendapat terhadap RUU Kesehatan ke Komisi IX DPR RI kemarin, Rabu (12/4/2023).

Tembakau disetarakan dengan zat adiktif seperti narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

Menurut Ombudsman, GGAPA dilatarbelakangi oleh minimnya peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian faktor risiko melalui fungsi surveilans.

PDGI menilai banyak pasal bermasalah dalam draf RUU Kesehatan baik secara substansi maupun secara redaksional yang dapat menimbulkan multitafsir.