Indeks Ruu Kesehatan

Komunitas Perokok Bijak menilai pasal 154 dalam RUU Kesehatan perlu dievaluasi pemerintah.

GAPPRI melayangkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi agar meninjau ulang RUU Kesehatan Omnibus Law.

Kemenkes mengklaim proses pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan bersama DPR RI sudah lebih dari 75 persen.

DPR akan berupaya mengeluarkan pasal terkait tembakau dari RUU Kesehatan, atau setidaknya membatalkan penyetaraan tembakau dengan narkotika.

Kemenkes menegaskan bahwa Omnibus Law RUU Kesehatan tidak menyetarakan tembakau sama dengan narkotika.

Komunitas Kretek menyebutkan penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dinilai mengada-ada.

Panja menyebut akan terus membahas untuk menyempurnakan kekurangan di setiap pasal dan terbuka atas masukan yang diberikan oleh organisasi profesi.

Pokja ini bertujuan agar produk legislasi yang dihasilkan mengarusutamakan kepentingan terbaik anak dan menghindarkan pengabaian hak dan perlindungan anak.

Tumpang tindih kewenangan memunculkan masalah seperti duplikasi program, pengabaian kewajiban, dan sulitnya koordinasi.

YLKI melihat ada sinyal kuat bahwa pasal yang mengatur produk adiktif akan dihilangkan atau dihapuskan dari RUU Kesehatan.

Rencana Kementerian Kesehatan melanjutkan RUU Kesehatan melalui omnibus law yang akan mengubah 10 undang undang yang berlaku perlu dikaji secara matang.

Pasal 154 RUU Kesehatan menyebut petani takkan bisa menanam tembakau karena dianggap sebagai tanaman ilegal padahal nilai keekonomiannya sangat tinggi.

Kemenkes menyatakan pasal-pasal terkait hukum yang dikhawatirkan para dokter dan tenaga kesehatan justru berlaku pada undang-undang yang berlaku saat ini.

Menurut Koalisi, RUU Kesehatan yang akan mencabut UU Praktik Kedokteran justru akan mengembalikan IDI dan PDGI ke fungsinya.

Jubir Kemenkes RI Mohammad Syahril menyatakan masukan untuk RUU Kesehatan sudah disediakan pemerintah melalui audiensi publik pada Maret lalu.

Ketum PB IDI Adib Khumaidi memastikan selama aksi damai berlangsung, pelayanan kesehatan masyarakat masih terjaga terutama di emergency, ICU dan operasi.

Setelah beberapa lama tidak diizinkan, akhirnya pihak Kemenkes mempersilakan perwakilan massa aksi menyampaikan tuntutan di halaman perkantoran Kemenkes RI.

Firman sebut penyamarataan tembakau dengan narkotika dan psikotropika merupakan usul dari Kementerian Kesehatan.

Alasan kenapa RUU Kesehatan Omnibus Law didemo hari ini: apa pasal kontroversialnya?

Dokter Zainal menyebut RUU Kesehatan membuat tenaga kesehatan dan pasien sekadar menjadi objek dalam industri kesehatan yang dikuasai oligarki.