Indeks Ruu Kesehatan

Kendati demikian, koalisi berharap Presiden tidak segera melakukan pengesahan dan penandatanganan  RUU Kesehatan.

Emanuel Melkiade menyebut pembahasan RUU Kesehatan telah dilakukan secara intensif dan komprehensif.

Partai Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan dibawa ke Paripurna.

Dewi Asmara menyoroti kondisi tenaga kesehatan Indonesia yang masih rendah dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

YLKI mempersoalkan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Indonesia dianggap masih sangat terbelakang dalam penanganan penanggulangan peningkatan konsumsi zat adiktif terutama rokok.

Kendati demikian, IDI bersama empat organisasi profesi lain, secara tegas masih menolak pembahasan RUU Kesehatan dan masih menuntut tuntutan yang sama.

Komisi IX menilai alokasi anggaran kesehatan masih minim dan tak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

CISDI menilai percepatan proses pengesahan RUU Kesehatan akan kontraproduktif dengan upaya memperkuat sistem kesehatan agar lebih tangguh.

Fraksi PAN mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN yang akhirnya dimasukkan ke dalam RUU Kesehatan.

Panja juga meminta agar para nakes yang tergabung dalam 5 Organisasi Profesi ini, tidak melakukan aksi lanjutan terkait penolakan pembahasan RUU Kesehatan.

Kemenkes menilai unjuk rasa yang dibawa para Organisasi Profesi cenderung membahas isu kewenangan organisasi mereka alih-alih pelayanan untuk masyarakat.

Namun Aliansi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kegawatdaruratankan tetap berjalan jika aksi mogok massa jadi dilakukan.

Lima organisasi profesi kesehatan ini terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI.

Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) menilai pasal zat adiktif di RUU Kesehatan tidak masuk akal dan bakal berdampak pada sektor industri tembakau.

Penyetaraan tembakau dengan narkotika dinilai bakal mengebiri ekosistem pertembakauan nasional, sekaligus mematikan hajat hidup tenaga kerja yang terkait.

Koalisi mendorong adanya ruang dialog dan partisipasi publik mengenai isu prioritas gender dan masyarakat rentan dalam RUU Kesehatan.

Upaya preventif ini bisa menekan angka kematian pada sembilan penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia. 

Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes RI, Sundoyo mengatakan Omnibus Law RUU kesehatan tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI.

Panja menyebut, dalam RUU Kesehatan nakes justru akan mendapatkan pengamanan dari segi hukum agar tidak mudah dikriminalisasi.