Indeks Ruu Kesehatan

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi beralasan masih banyak permasalahan kesehatan yang belum tertangani oleh pemerintah.

Kemenkes RI menyampaikan Omnibus Law RUU Kesehatan akan memberikan perlindungan hukum lebih bagi tenaga kesehatan (nakes).

Jubir Kemenkes sebut masalah kesehatan di Indonesia akan dapat diselesaikan dengan transformasi kesehatan yang dibawa RUU Kesehatan.

Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan ke Komisi IX DPR RI kemarin, Rabu (5/4/2023).

Bedanya sertifikat kompetensi nantinya akan melekat dalam perpanjangan SIP yang berlaku setiap 5 tahun.

YLKI mengkhawatirkan kompetensi yang tak teruji tersebut justru merugikan pasien.

Dana Amanat yaitu iuran seluruh rakyat di dalam JKN akan berpotensi digunakan untuk membiayai program Pemerintah yang seharusnya dibiayai APBN.

Pendidikan kedokteran di rumah sakit akan diatur dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Menkes Budi membocorkan bahwa salah satu poin pembahasan yang menjadi sorotan adalah soal penambahan jumlah dokter.

Salah satunya, CISDNI khawatirkan RUU Kesehatan akan mengganggu otonomi BPJS Kesehatan.

RUU Kesehatan diklaim dapat mempermudah izin bagi industri farmasi untuk menjadi alternatif masalah obat-obatan di dalam negeri yang dinilai lebih mahal.

Menurut Wamenkes Dante, hadirnya RUU Kesehatan akan mempermudah menghasilkan dokter-dokter spesialis.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti beralasan lembaganya menjadi  kurang independen apabila berada di bawah Kemenkes RI.

Dengan demikian, RUU Kesehatan resmi masuk tahapan proses pembahasan dan partisipasi publik.

Buruh akan menggelar aksi besar-besaran serempak di berbagai daerah dengan tuntutan menolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan.

Baleg DPR RI, Achmad Baidowi membantah tudingan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan disusun tanpa transparansi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris klaim draf RUU Kesehatan yang beredar di masyarakat bukan berasal dari DPR.

IDI menolak RUU Omnibus Law Kesehatan, berdalih bahwa dokter asing bakal dipermudah buka praktik di Indonesia

Proses prolegnas UU Kesehatan ini dinilai sembunyi-sembunyi, tertutup, dan terburu-buru tanpa adanya naskah akademik yang kuat.

Dalam rapat pleno yang digelar DPR, membahas soal RUU Kesehatan Omnibus Law.