tirto.id - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bidang kesehatan, Charles Honoris, menyatakan bahwa pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum rumah sakit di Indonesia memperbaiki fasilitasnya.
Namun ia menilai justru tak melihat adanya perkembangan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak pasien Indonesia memilih berobat ke luar negeri.
“Tapi kita belum melihat itu terjadi sehingga ketika pintu bepergian kembali dibuka, kita melihat kembali wisata medis ke negara-negara tetangga," ucap Charles ditemui dalam acara Forum Industri RUU Kesehatan di Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Charles menyatakan bahwa minimnya alat kesehatan di Indonesia juga mendorong banyak pasien mengeluh terhadap layanan kesehatan dalam negeri.
“Cath lab saja hanya ada sekitar 50 (unit) untuk melayani 280 juta penduduk,” terang Charles.
RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah, disebut mempermudah izin bagi industri farmasi untuk menjadi alternatif permasalahan obat-obatan di dalam negeri yang disebut lebih mahal.
Seperti diketahui, banyak yang menyebut bahwa pengobatan di negara tetangga cenderung lebih murah dibanding di Indonesia.
Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri atau bahkan memakai jasa titip untuk membeli obat dari luar negeri.
Charles berharap adanya RUU Kesehatan bisa membuat pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih baik, dan membuat masyarakat lebih memilih berobat di dalam negeri.
“Sehingga peningkatan kualitas rumah sakit di Indonesia menjadi lebih baik sehingga masyarakat tak perlu berbondong-bondong ke luar negeri,” ujar pria yang juga menjabat wakil ketua Komisi IX DPR RI ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengakui bahwa pembuatan bahan baku obat di Indonesia 90 persen masih impor, sehingga membuat harganya lebih mahal.
“Tapi begitu masuk obat paten dan impor itu akan lebih mahal dibanding negara tetangga. Karena 90 persen bahan baku kita masih impor,” kata Dante dalam kesempatan yang sama.
Ia menyatakan RUU kesehatan akan membuat resiliensi kesehatan ketahanan dan kemandirian yang lebih bagus. Misal perizinan usaha-usaha di bidang farmasi akan dipermudah agar dapat memasok obat-obatan dalam negeri.
“Kita akan membuat sedemikian rupa sehingga transformasi kesehatan ini menjadi lebih mudah, dan ketahanan kesehatan lebih mudah, iklim usaha yang dikaitkan dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan perizinan-perizinan akan menjadi lebih mudah,” sambungnya
Selain itu, Dante berharap RUU Kesehatan dapat mencetak dokter spesialis yang lebih banyak dengan mempermudah proses Surat Izin Praktik (SIP) dan membenahi pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
“Melihat pemetaan di Indonesia itu harusnya 1,46 (dokter spesialis) per seribu penduduk. Kenapa? Karena jumlah dokter spesialis yang dihasilkan dalam lulusan perguruan tinggi terbatas. Dalam rancangan RUU Kesehatan nanti, salah satunya adalah menyisir soal ini, soal bagaimana kita melakukan perubahan pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia,” kata Dante.
Menurut Dante sekarang jumlah dokter spesialis di Indonesia sekitar 77 ribu untuk 270/280 juta penduduk Indonesia. Artinya hanya sekitar 0,23 persen dokter spesialis untuk seribu penduduk.
“SDM kesehatan tadi saya sudah sampaikan, bagaimana membuat aturan-aturan lebih mudah, perizinan lebih mudah, jumlah tenaga kesehatan lebih mudah dan bagi semua lapisan. Perawat, dokter, pelayan medik dan lainnya,” ujar Dante.
Editor: Restu Diantina Putri
