tirto.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membuat panitia kerja (Panja) guna mengevaluasi dan mengaudit kinerja Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Dirut PPK (Pusat Pengelolaan Komplek) Kemayoran dan Gelora Bung Karno (GBK).
Rinto mengatakan pembentukan panja dilakukan karena melihat pendapatan aset yang dikelola Kemensetneg tersebut tidak sesuai. Dia berharap dengan pembentukan Panja, Kemensetneg dan PPK Kemayoran dan GBK dapat memberikan data keuntungan lebih rinci dibandingkan yang dipaparkan pada saat rapat kerja hari ini, Rabu (19/3/2025).
"Komisi 13 DPR RI sepakat membentuk Panitia kerja pengawas pengelolaan pusat pengelola Kompleks Gelora Bung Karno dan pusat pengelola Kompleks Kemayoran untuk mendapatkan laporan secara rinci data pendapatan dan kontribusi penerimaan negara bukan pajak," kata Rinto dalam rapat kerja.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai paparan pendapatan dari PPK GBK maupun Kemayoran dinilai tak sebanding dengan aset yang dimiliki.
“Maksud saya tuh kita mau melihat, jadi jangan dilihat, 435 miliar, 10 tahun dengan aset nilainya 350 triliun itu kan ga ada apa-apanya, aset kita itu kan 347 triliun, pendapatannya 10 tahun 435 miliar, itu kan cuma 1 persen dari aset,” kata Mafirion.
Padahal, menurut Mafirion, BLU (Badan Layanan Umum) seperti GBK itu bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan dari beberapa sektor komersial GBK.
“Jadi kalau begini begini terus, kan aset itu adalah bagian terpenting dari kita mendukung perekonomian nasional. Kalau aset yang begini seksi dapatnya segini, ini bukan orang ini, maksud saya gak perlu sekolah tinggi amat untuk direkturnya gitu,” kata Mafirion.
Sebelumnya, dalam paparan, Direktur Utama GBK, Rakhmadi Afif Kusumo memaparkan pendapatan GBK sejak 2014 hingga 2024 adalah Rp435 miliar. Dan disetorkan sebanyak 15 persen pendapatan setiap tahun ke kas negara.
“Merupakan salah satu BLU di Indonesia yang wajib memberikan 15 persen dari seluruh pendapatannya setiap tahunnya kepada kas negara,” kata Rakhmadi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
