Indeks Rumah Subsidi

Tautan di yang terdapat di unggahan mengarahkan ke situs dan akun media sosial yang tidak terkait sama sekali dengan Kementerian PKP.

Pembangunan 20.000 rumah subsidi untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) difokuskan di wilayah Pulau Jawa, Lampung, NTB, dan NTT.

Penyaluran rumah subsidi nantinya akan dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR FLPP).

124 wartawan telah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi yang ditawarkan Kementerian PKP kepada pekerja media.

Apabila pemerintah serius mendorong kesejahteraan bagi wartawan, akan lebih baik membuat kebijakan tunjangan profesi bagi insan pers.

Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi, tapi untuk warga yang membutuhkan.

Ara menuturkan jika nantinya ditemukan penyelewengan yang terindikasi pidana, maka bisa dijerat secara hukum.

Ara mengaku rencana pertemuan akan digelar pada 20 Maret 2025 tetapi tidak merinci lokasi pertemuannya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diminta untuk mencari formula yang terbaik skema KPR agar bisa menjangkau rakyat bisa membeli rumah.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 60/PMK.010/2023 terkait penyediaan rumah subsidi.

Penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran menjadi Rp25,18 triliun di 2023.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah pada 2022.

Program FLPP menargetkan 200.000 unit rumah yang diberikan subsidi, alokasinya mencapai Rp19,1 triliun.

Info KPR Subsidi 2022: syarat gaji maksimal, suku bunga tertinggi, jangka waktu lama angsuran, hingga bank-bank penyalurnya.

Daftar bank penyalur KPR subsidi 2022 yang sudah resmi menjadi mitra BP Tapera dalam pengucuran dana FLPP bisa dicermati di artikel berikut ini.

PUPR akan membangun 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 87.500 unit.

Wapres Ma’ruf Amin mendesak percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

PUPR sebut realisasi FLPP atau subsidi bagi rumah masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai 83,62%.

Untuk mencari informasi perumahan bersubsidi resmi, para calon pembeli bisa mengakses dua situs milik Kementerian PUPR, dan aplikasi Sikasep.

Pada 2021 Kementerian PUPR menargetkan bedah rumah tak layak huni 111.200 unit di seluruh Indonesia.