Indeks Rumah Subsidi

Pemerintah pusat mengklaim telah menggelontorkan subsidi sebesar Rp11,39 triliun untuk program 1 juta rumah sepanjang 2019.

Kementerian PUPR mengklaim ealisasi dari pembangunan rumah dengan skema FLPP sudah mencapai 77.564 unit.

Syarat dan cara untuk mengajukan rumah subsidi atau KPR FLPP relatif lebih mudah.

Penyaluran dana FLPP sudah mencapai 78,5 persen dari total dana FLPP sebesar Rp7,1 trilun tahun 2019.

Keterlibatan swasta dalam penyediaan rumah subsidi di Indonesia disebut jadi rujukan di negara-negara Asia.

Kerja sama yang akan dilakukan oleh asosiasi lokal yaitu memberikan peta permintaan dan penawaran dari kebutuhan di satu daerah.

Pemerintah sedang menyiapkan aturan bersama dengan asosiasi.

Investor asing disebut mulai berminat masuk ke sektor properti khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias subsidi.

Kuota FLPP yang makin menipis dikeluhkan oleh pengembang. Pembangunan rumah subsidi terancam terhenti dan akad pengembang dengan pembeli bisa gagal.

BRI mendapatkan tambahan kuota penyaluran KPR subsidi. Pada 2019, BRI sudah menyalurkan KPR subsidi untuk kepemilikan 3000 rumah.

Perum Perumnas merupakan BUMN milik pemerintah yang diresmikan tanggal 18 Juli 1974.

Jumlah pengembang perumahan yang terdaftar di aplikasi Sireng hingga Juli 2019 mencapai 11.789 pengembang.

Kementerian PUPR menerbitkan peraturan baru mengenai batas maksimal harga rumah subsidi pada 2019 dan 2020. Batas harga jual rumah subsidi pada 2020 lebih tinggi dari tahun ini.

Penyaluran rumah subsidi sejumlah bank berkisar 50 persen, sedangkan tertinggi 75 persen untuk Bank BTN.

Perlambatan penjualan properti terjadi lantaran momen Idulfitri berdekatan dengan periode masuk sekolah.

Kementerian PUPR menargetkan peraturan baru tentang standard harga rumah bersubsidi akan terbit pada bulan ini.  

Kementerian Keuangan masih mengkaji ketentuan bebas pajak untuk rumah subsidi.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan sumber pendanaan baru agar alokasi subsidi perumahan untuk ASN tidak mengganggu program MBR alias masyarakat non ASN.

Pengembang menahan pembangunan rumah karena menunggu kepastian harga dari pemerintah.

Kementerian PUPR tengah merancang persyaratan kredit untuk rumah subsidi bagi PNS. Salah satu syaratnya PNS dengan masa jabatan lebih dari 25 tahun tak berhak mendapatkan fasilitas kredit rumah subsidi.