tirto.id - Tunjangan Hari Raya (THR) jelang lebaran kemarin diprediksi tak mampu mendorong aktivitas pembelian properti pada kuartal kedua tahun ini. Padahal, sejumlah developer berlomba-lomba menawarkan berbagai promo sepanjang Ramadan, mulai dari diskon uang muka hingga hadiah satu unit mobil.
Ketua umum Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja, menilai hal itu wajar terjadi pada periode Ramadan hingga beberapa pekan setelah lebaran.
Endang mengatakan biasanya akan terjadi penurunan penjualan sekitar 20 persen di pasar properti lantaran masyarakat banyak menggunakan uangnya untuk kebutuhan konsumtif. Khusus tahun ini, perlambatan penjualan diprediksi makin parah lantaran momen Idul Fitri berdekatan dengan periode masuk sekolah.
Menurut Endang, masyarakat lebih memikirkan untuk membiayai sekolah anak, seperti daftar ulang, uang gedung dan sebagainya ketimbang membeli rumah.
Hal tersebut selaras dengan survei permintaan properti yang dirilis Bank Indonesia (BI) tiap kuartal. Pada periode April-Juni 2018, misalnya, indeks permintaan properti komersial hanya tumbuh sebesar 0,29 persen (qtq), lebih rendah dibandingkan 1,14 persen (qtq) pada periode Januari-Maret.
Barulah di kuartal selanjutnya, yakni Juli-September, permintaan properti komersial kembali bergeliat dengan pertumbuhan 0,42 persen (qtq).
"Karena ada beban sekolah tadi, jadi spending untuk rumah lebih berat karena dobel. Karena dia harus mikirin sekolah anak-anak dan kurang tertarik untuk beli rumah," ujar Endang saat dihubungi reporter Tirto, Minggu (9/6/2019).
Pengamat properti Ignatius Untung menilai pembelian properti memang cenderung melambat di awal Ramadan hingga Idulfitri.
Mantan Country General Manager Rumah123.com itu memperkirakan seminggu sebelum Ramadan hingga seminggu pertama terjadi penurunan penjualan antara 20 persen sampai 25 persen. Ia beralasan, Ramadan tahun bersamaan dengan periode pemilihan presiden yang belum selesai.
Untung mengatakan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat masih menahan diri untuk membeli properti karena mempertimbangkan kebijakan yang akan datang dari presiden terpilih.
Diprediksi Meningkat pada Kuartal Selanjutnya
Meski begitu, Untung memprediksi permintaan akan meningkat pada kuartal selanjutnya, terutama untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah untuk memperluas basis aturan rumah sederhana yang dibebaskan PPN, lewat Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2019 [PDF].
Beleid yang melanjutkan PMK No.113/PMK.03/2014 itu menyederhanakan zonasi wilayah pembebasan PPN dari yang sebelumnya sembilan wilayah menjadi lima wilayah.
Selain itu, batasan harga jual pembebasan PPN yang pembagiannya diberikan dalam kurun 5 tahun juga disederhanakan menjadi hanya untuk 2 tahun, yakni 2019 dan 2020.
"Memang, enggak banyak jumlah (unitnya) sekarang. Tapi bisa cepat karena yang mau dipasarkan memang kan market menengah ke bawah itu," jelas Untung.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah. Ia mengungkapkan bahwa PMK baru tersebut dapat mendorong akses kepemilikan hunian baru masyarakat dan mengurangi back log perumahan.
Namun, menurut Junaidi, regulasi tersebut tak akan berjalan maksimal jika kuota untuk rumah subsidi masih belum ditambah. Saat ini, ia menaksir jumlah rumah subsidi yang tersedia di pasaran properti hanya sebanyak 168 ribu unit.
"Masih jauh jumlahnya dibandingkan tahun 2018 yang sampai 280 ribuan unit," jelas Junaidi.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Gilang Ramadhan
