Indeks Rumah Subsidi

Kuota FLPP yang makin menipis dikeluhkan oleh pengembang. Pembangunan rumah subsidi terancam terhenti dan akad pengembang dengan pembeli bisa gagal.

BRI mendapatkan tambahan kuota penyaluran KPR subsidi. Pada 2019, BRI sudah menyalurkan KPR subsidi untuk kepemilikan 3000 rumah.

Perum Perumnas merupakan BUMN milik pemerintah yang diresmikan tanggal 18 Juli 1974.

Jumlah pengembang perumahan yang terdaftar di aplikasi Sireng hingga Juli 2019 mencapai 11.789 pengembang.

Kementerian PUPR menerbitkan peraturan baru mengenai batas maksimal harga rumah subsidi pada 2019 dan 2020. Batas harga jual rumah subsidi pada 2020 lebih tinggi dari tahun ini.

Penyaluran rumah subsidi sejumlah bank berkisar 50 persen, sedangkan tertinggi 75 persen untuk Bank BTN.

Perlambatan penjualan properti terjadi lantaran momen Idulfitri berdekatan dengan periode masuk sekolah.

Kementerian PUPR menargetkan peraturan baru tentang standard harga rumah bersubsidi akan terbit pada bulan ini.  

Kementerian Keuangan masih mengkaji ketentuan bebas pajak untuk rumah subsidi.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan sumber pendanaan baru agar alokasi subsidi perumahan untuk ASN tidak mengganggu program MBR alias masyarakat non ASN.

Pengembang menahan pembangunan rumah karena menunggu kepastian harga dari pemerintah.

Kementerian PUPR tengah merancang persyaratan kredit untuk rumah subsidi bagi PNS. Salah satu syaratnya PNS dengan masa jabatan lebih dari 25 tahun tak berhak mendapatkan fasilitas kredit rumah subsidi.

TKN mengklaim pemerintahan Jokowi sudah melakukan terobosan untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

Persatuan pengusaha properti menilai positif perubahan kebijakan soal syarat kredit rumah subsidi. Menurut mereka, perubahan itu akan menggairahkan pasar properti.

Menteri Keuangan disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun di tahun 2019 yang akan dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Pemerintah melonggarkan syarat kepemilikan rumah bersubsidi. Beberapa syarat terbaru di antaranya adalah, soal batas penghasilan, kepemilikan rumah kedua, dan terbuka untuk umum.

Pemerintah mengizinkan PNS, anggota TNI, dan Polri bergaji Rp juta lebih untuk membeli rumah subsidi, walapun sudah memiliki rumah.

Pemerintah melonggarkan batas maksimal pembelian rumah subsidi. Saat ini warga yang begaji di atas Rp4 juta bisa membeli rumah subsidi.

Pemerintah mengubah aturan pembelian rumah subsidi bagi ASN, TNI, dan Polri dari Rp4 juta akan diubah menjadi Rp8 juta per bulan.

Pemerintah akan menaikkan harga jual rumah subsidi 3 persen-7,75 persen atas masukan pengembang properti.