tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengaku akan membahas kembali dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, terkait rumah subsidi guru. Dia ingin program tersebut dapat dipercepat dengan data yang telah ada saat ini.
“Minggu depan harusnya saya sudah ketemu lagi dengan Menteri (Pendidikan Dasar dan Menengah), Prof Muti. Minggu lalu beliau sudah datang. (Rencana pertemuan) tanggal 20 Maret ini, berarti minggu depan ya? Minggu depan berarti,” kata menteri yang akrab disapa Ara di Plaza BP Jamsostek, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Ara menjelaskan pihaknya kini memang tengah fokus mempersiapkan rumah subsidi sebagai salah satu program prioritas yang dititipkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, masih banyak para guru yang belum memiliki tempat tinggal meskipun telah berkontribusi besar membangun bangsa dalam sisi pendidikan.
“Doakan program itu berjalan dengan baik karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah. Semoga guru-guru, ya saya mau cepat aja, dengan data yang ada,” tutur Ara.
Sebelumnya, pemerintah berencana membangun 20.000 rumah subsidi untuk para guru sebagai upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja tak jauh dari lokasi mengajarnya.
Rencana ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) saat menghadiri rapat di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis dikutip Senin (10/3/2025).
Sejalan dengan hal itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut bahwa tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.
"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang but karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujar Ara.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
