Indeks Revisi Uu Pemilu

Menurut CSIS, dominasi DPR dalam proses saat ini berpotensi menaikkan konflik kepentingan.

Menurut pakar, regenerasi politik adalah salah satu persoalan yang patut dapat perhatian dalam revisi UU Pemilu.

Said menambahkan, usulan tersebut akan dibawa secara resmi oleh PDIP dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Beban biaya dipastikan melambung tinggi bila pileg dan pilpres kembali dipisah, namun pemilih memiliki ruang berpikir untuk menilai rekam jejak para calon.

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Charles mengingatkan bahwa pengesahan revisi UU Pemilu yang lambat bisa membuat pemerintah & DPR mengulangi kelemahan pelaksanaan pemilu di masa lalu.

Eks Ketua KPU Arief Budiman desak revisi UU Pemilu rampung awal 2026 demi kelancaran tahapan Pemilu 2029.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.

Aria Bima berharap revisi UU Pemilu memperkuat konsolidasi demokrasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik politik elektoral.

Aria Bima melihat salah satu faktor menurunnya kualitas anggota DPR adalah adanya para akademisi hingga birokrat berkualitas mundur dari profesinya.

Zulfikar Arse Sadikin berharap pembahasan UU Pemilu bisa dimulai lebih awal agar proses penyusunannya bisa dilakukan secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Heroik menyoroti pemerintah dan DPR kerap merevisi UU Pemilu selama lima tahunan, tetapi tidak merevisi inti persoalan pemilu.

Perludem menilai, penghapusan fit and proper test penyelenggara pemilu bisa dilakukan dengan cara melakukan kodifikasi lewat Revisi UU Pemilu.

Bahtra mengklaim UUD 1945 tidak memberi penjelasan secara rinci bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, melainkan pemilu dilaksanakan demokratis.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Sistem campuran, menurut Titi Anggraini bisa jadi jalan tengah polemik antara pemilu terbuka atau tertutup.

Komisi II DPR RI ditugaskan merevisi UU ASN, salah satu pasal yang diubah terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat eselon oleh presiden.