Indeks Revisi Uu Pemilu

UU Pemilu digugat ke MK oleh seorang warga asal Blora. Pemohon mendesak agar praktik janji bohong saat kampanye resmi dilarang demi keadilan.

Tirto menguji dampak kenaikan parliamentary threshold terhadap pembagian kursi DPR, suara terbuang, dan peluang partai kecil masuk Senayan.

Dasco mengatakan pembentukan Panja diperlukan untuk membahas substansi RUU Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

Menurut CSIS, dominasi DPR dalam proses saat ini berpotensi menaikkan konflik kepentingan.

Menurut pakar, regenerasi politik adalah salah satu persoalan yang patut dapat perhatian dalam revisi UU Pemilu.

Said menambahkan, usulan tersebut akan dibawa secara resmi oleh PDIP dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Beban biaya dipastikan melambung tinggi bila pileg dan pilpres kembali dipisah, namun pemilih memiliki ruang berpikir untuk menilai rekam jejak para calon.

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Charles mengingatkan bahwa pengesahan revisi UU Pemilu yang lambat bisa membuat pemerintah & DPR mengulangi kelemahan pelaksanaan pemilu di masa lalu.

Eks Ketua KPU Arief Budiman desak revisi UU Pemilu rampung awal 2026 demi kelancaran tahapan Pemilu 2029.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.

Aria Bima berharap revisi UU Pemilu memperkuat konsolidasi demokrasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik politik elektoral.

Aria Bima melihat salah satu faktor menurunnya kualitas anggota DPR adalah adanya para akademisi hingga birokrat berkualitas mundur dari profesinya.

Zulfikar Arse Sadikin berharap pembahasan UU Pemilu bisa dimulai lebih awal agar proses penyusunannya bisa dilakukan secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Heroik menyoroti pemerintah dan DPR kerap merevisi UU Pemilu selama lima tahunan, tetapi tidak merevisi inti persoalan pemilu.

Perludem menilai, penghapusan fit and proper test penyelenggara pemilu bisa dilakukan dengan cara melakukan kodifikasi lewat Revisi UU Pemilu.

Bahtra mengklaim UUD 1945 tidak memberi penjelasan secara rinci bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, melainkan pemilu dilaksanakan demokratis.