Indeks Revisi Uu Pemilu

Eks Ketua KPU Arief Budiman desak revisi UU Pemilu rampung awal 2026 demi kelancaran tahapan Pemilu 2029.

Yusril berharap pembahasan RUU Pemilu bisa dimulai DPR RI pada pertengahan 2026.

Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan.

Aria Bima berharap revisi UU Pemilu memperkuat konsolidasi demokrasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik politik elektoral.

Aria Bima melihat salah satu faktor menurunnya kualitas anggota DPR adalah adanya para akademisi hingga birokrat berkualitas mundur dari profesinya.

Zulfikar Arse Sadikin berharap pembahasan UU Pemilu bisa dimulai lebih awal agar proses penyusunannya bisa dilakukan secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Heroik menyoroti pemerintah dan DPR kerap merevisi UU Pemilu selama lima tahunan, tetapi tidak merevisi inti persoalan pemilu.

Perludem menilai, penghapusan fit and proper test penyelenggara pemilu bisa dilakukan dengan cara melakukan kodifikasi lewat Revisi UU Pemilu.

Bahtra mengklaim UUD 1945 tidak memberi penjelasan secara rinci bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, melainkan pemilu dilaksanakan demokratis.

MK juga berdalil bahwa putusan nomor 135 tahun 2025 tidak melanggar Pasal 22 E UUD 1945 yang menginstruksikan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Sistem campuran, menurut Titi Anggraini bisa jadi jalan tengah polemik antara pemilu terbuka atau tertutup.

Komisi II DPR RI ditugaskan merevisi UU ASN, salah satu pasal yang diubah terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat eselon oleh presiden.

Perludem menyebut pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pilkada karena pelaksanaannya banyak permasalahan.

Ada sembilan isu krusial pada pemilu yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan.

Guspardi menuturkan, revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi agar ada revisi Undang-Undang Pemilu terutama setelah kemunculan daerah otonomi baru.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Mahfud memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet. Menurutnya, itu urusan parpol.