Indeks Revisi Uu Pemilu

Perludem menyebut pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pilkada karena pelaksanaannya banyak permasalahan.

Ada sembilan isu krusial pada pemilu yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan.

Guspardi menuturkan, revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi agar ada revisi Undang-Undang Pemilu terutama setelah kemunculan daerah otonomi baru.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Mahfud memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet. Menurutnya, itu urusan parpol.

Alasan PDIP ingin merevisi UU Pemilu salah satunya menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Jika mau maju lagi di pilkada, Anies bakal menemui jalan terjal. Dari mulai lawan yang kuat, minimnya pendukung, hingga momentum yag mungkin hilang.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Mensesneg Pratikno membantah sikap Jokowi menolak revisi UU Pemilu dikaitkan Pilkada DKI 2024.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.

Golkar berdalih lebih baik menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 & pemulihan ekonomi daripada 'menguras keringat' revisi UU Pemilu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Empat dari sembilan fraksi partai DPR menolak revisi UU Pemilu yang sebelumnya disepakati semua fraksi.

Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak ada jaminan akan lebih baik bila UU Pemilu yang ada saat ini direvisi. 

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.

Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

PKB mengusulkan pada revisi UU Pemilu presidential threshold turun menjadi 10 persen, sementara parliamentary threshold naik di angka tujuh persen.