Indeks Revisi Uu Pemilu

Alasan PDIP ingin merevisi UU Pemilu salah satunya menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Jika mau maju lagi di pilkada, Anies bakal menemui jalan terjal. Dari mulai lawan yang kuat, minimnya pendukung, hingga momentum yag mungkin hilang.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Mensesneg Pratikno membantah sikap Jokowi menolak revisi UU Pemilu dikaitkan Pilkada DKI 2024.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.

Golkar berdalih lebih baik menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 & pemulihan ekonomi daripada 'menguras keringat' revisi UU Pemilu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Empat dari sembilan fraksi partai DPR menolak revisi UU Pemilu yang sebelumnya disepakati semua fraksi.

Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak ada jaminan akan lebih baik bila UU Pemilu yang ada saat ini direvisi. 

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.

Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

PKB mengusulkan pada revisi UU Pemilu presidential threshold turun menjadi 10 persen, sementara parliamentary threshold naik di angka tujuh persen. 

Menurut Yaqut dengan ambang batas parlemen dinaikan akan membuat sistem kepartaian lebih efektif.

Revisi UU Pemilu mungkin akan mengakomodasi kembali sistem proporsional tertutup.

Tak ada rekomendasi atau dukungan untuk KPK dalam hasil rakernas PDIP.

Kemendagri mengumpulkan para sekjen partai untuk membahas beberapa hal, termasuk Pilkada 2020.

KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan pemilu.