Indeks Revisi Uu Pemilu
Usul PDIP Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup Disambut Positif
Revisi UU Pemilu mungkin akan mengakomodasi kembali sistem proporsional tertutup.
Rekomendasi Rakernas PDIP: Ubah UU Pemilu, Tak Ada Dukungan ke KPK
Tak ada rekomendasi atau dukungan untuk KPK dalam hasil rakernas PDIP.
Kemendagri Kumpulkan Sekjen Partai Bahas UU Parpol dan Pilkada 2020
Kemendagri mengumpulkan para sekjen partai untuk membahas beberapa hal, termasuk Pilkada 2020.
KPU Usul Agar UU Pemilu Diperbarui
KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu.
Ketua DPR Setuju Revisi UU Pemilu Soal Pemisahan Pileg & Pilpres
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan pemilu.
Parpol Dinilai Harus Serius Soal Revisi UU Presidential Threshold
Puskapol Universitas Indonesia menyetujui jika ada perubahan Undang-undang Pemilihan Umum soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.
Jubir Wapres Jelaskan Alasan JK Terlibat di Uji Materi UU Pemilu
"Tapi yang pasti ada komunikasi antara Pak JK dengan Pak Jokowi [...] Tidak mungkin Pak JK bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan presiden," kata Husein.
Peluang Rocky Gerung Cs Menangkan Uji Materi Presidential Threshold
Pemohon mengajukan enam alasan agar MK menghapus aturan presidential threshold di UU Pemilu.
Tiga Tahun Jokowi-JK: ICW Desak Pemerintah Revisi UU Parpol
ICW mendesak pemerintah mendorong revisi UU Parpol. Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, perbaikan tata kelola partai merupakan salah satu janji nawa cita yang belum terealisasi.
Jokowi Sudah Teken UU Pemilu
Jokowi sudah menandatangani UU Pemilu pada 16 Agustus lalu, meski masih ada beberapa bagian yang harus direvisi. Namun Johan Budi memastikan revisi itu tidak mengubah substansi.
Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri
Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).
Seskab Sarankan Tak Ganti UU Setiap kali Jelang Pemilu
Seskab memberi saran agar pembuatan undang-undang pelaksanaan pemilu bisa dilakukan oleh badan tertentu, seperti Mahkamah Kontitusi.
Undang-Undang Pemilu Harus Fasilitasi Difabel dan Perempuan
Heppy mengatakan bahwa UU Pemilu sebelumnya sudah secara tegas mengatakan pentingnya alat bantu bagi disabilitas, namun sayangnya, selama ini alat bantu tersebut belum secara menyeluruh diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi baru sekadar disabilitas tunanetra.
Penyelesaian Pembahasan RUU Pemilu 2019 Kembali Molor
Atas keterlambatan itu, DPR mengklaim masih banyak isu krusial yang harus dibahas seperti metode pemberian suara, penambahan jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential treshold, dana saksi, dan desain lembaga penyelenggara Pemilu.
Golkar dan NasDem Sepakat Bentuk Tim Perumus RUU Pemilu
Surya Paloh mengatakan, pembentukan tim perumus revisi Undang-Undang Pemilu dimaksudkan untuk menghasilkan kesepahaman demi mencegah perdebatan terkait dengan revisi UU yang saat ini sedang berlangsung di DPR.
Pemerintah Siap Diskusikan Sistem Pemilu dengan DPR
Pemerintah siap mendiskusikan sistem pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait perdebatan sistem proporsional terbuka terbatas yang diajukan pemerintah.