Menuju konten utama

Rekomendasi Rakernas PDIP: Ubah UU Pemilu, Tak Ada Dukungan ke KPK

Tak ada rekomendasi atau dukungan untuk KPK dalam hasil rakernas PDIP.

Rekomendasi Rakernas PDIP: Ubah UU Pemilu, Tak Ada Dukungan ke KPK
Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera partai saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - PDIP telah merampungkan salah satu program kerja tahunannya yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2020 dan HUT PDIP yang ke-47, Ahad (12/1/2020) malam.

Dalam draft rekomendasi hasil Rakernas I PDIP 2020 yang diterima reporter Tirto, terdapat sembilan rekomendasi partai untuk ke berbagai lembaga negara.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Rakernas I PDIP 2020 adalah momentum penting bagi partainya untuk memastikan Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan dapat bekerja di tengah masyarakat. Hal itu dalam rangka mewujudkan janji negara kepada rakyatnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

"Yakni melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Hasto dalam draft tersebut.

Hasto mengatakan cita-cita dan tujuan perjuangan PDIP untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat haruslah diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan konkrit partai, baik dalam level kebijakan struktural partai, legislatif partai, maupun eksekutif partai di semua tingkatan.

Melalui tema dan sub tema Rakernas I PDIP, kata Hasto, PDIP bertekad menjadikan Haluan Politik Trisakti Bung Karno sebagai haluan politik yang hidup dan dapat bekerja memandu segenap komponen bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasto menjelaskan partainya telah memiliki sembilan rekomendasi dari hasil Rakernas I PDIP 2020.

"Pertama, Rakernas I PDIP 2020 mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial, dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai tindakan pihak manapun, termasuk kepentingan asing," kata Hasto.

Kedua, Hasto mengatakan rakernas merekomendasikan kepada DPP PDIP untuk menyusun langkah politik strategis guna menyusun haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mendorong riset dan inovasi.

"Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang tersebut merupakan jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat berdikari," kata dia.

Rekomendasi ketiga, PDIP ingin menjadikan seluruh keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia.

Rekomendasi keempat, Hasto mengatakan partainya akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengambil fokus pada kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia, dan teknologi.

"Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan," katanya.

Kelima, PDIP merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDIP untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Hasto menilai perlunya peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5% DPR RI, 4% DPRD Provinsi dan 3% DPRD Kabupaten/Kota), dan perubahan district magnitude (3-10 Kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI).

"Serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah," tambahnya.

Rekomendasi keenam adalah menegaskan bahwa pilkada serentak 2020 merupakan momentum guna memerkuat mekanisme kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin.

Kata Hasto, seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP wajib menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDI Perjuangan.

"Seluruh calon wajib mengikuti Sekolah Partai dan menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong," tegasnya.

Sementara rekomendasi ketujuh, PDIP akan berupaya memastikan kemenangan dalam Pilkada serentak Tahun 2020 di sekurang-kurangnya 60 persen Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia.

"Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang pro wong cilik, pro poor-budget (APBD untuk Rakyat) sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024," kata Hasto.

Rekomendasi kedelapan, Hasto menegaskan komitmen PDIP untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup.

Ia menilai bahwa melindungi, merawat, dan mengembangkan kelestarian lingkungan dalam keseimbangan dengan seluruh alam raya wajib dijalankan dalam seluruh kebijakan partai.

Hasto mengatakan bahwa Tiga Pilar Partai wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air, dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran sungai tersebut.

"Seluruh Tiga Pilar Partai wajib mendorong gerakan menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan kesadaran untuk membuat pemisahan sampah rumah tangga guna membantu proses pengolahan limbah yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui," kata Hasto.

Yang terakhi, kata Hasto, Rakernas I PDIP menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga kebijakan nasional terhadap penanggulangan HIV-AIDS.

Tak hanya itu, PDIP juga memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga ranah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Baca juga artikel terkait RAKERNAS PDIP atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan