Indeks Revisi Undang-undang

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

Jika revisi UU Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di publik

Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.

Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

Baleg DPR menunda pembahasan RUU Penyiaran usai ramai gelombang protes dari insan pers dan pegiat jurnalisme.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

RUU Penyiaran berpotensi digunakan untuk menyensor dan menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis.

Bayu Wardhana menduga draft RUU Penyiaran yang saat ini masih digodok DPR RI, skenario besar untuk melemahkan demokrasi.

Sejumlah organisasi jurnalis menggelar demonstrasi menolak draf revisi UU Penyiaran yang dianggap mengancam kebebasan pers.

Susatyo mengatakan jumlah massa yang dilaporkan dalam demo tersebut sekitar 200 orang.

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.

Amalia Ikhlasanti menyebut ada tiga masalah utama dalam revisi UU Penyiaran. Apa saja?

Dalam pidato pembukaan Rakernas-V PDIP di Kawasan Ancol, Megawati menyoroti revisi Undang-Undang MK & Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya serampangan. 

Jika DPR terseret kepentingan elite, bakal merugikan jalannya lembaga legislatif sendiri dan tentu berdampak besar bagi rakyat.

Aksi DPR RI periode 2019-2024 yang merevisi sejumlah undang-undang yang kemudian menyulut kemarahan publik pada akhirnya akan melemahkan demokrasi.   

Sejumlah poin dalam revisi UU Polri hanya memperluas kewenangan polisi, sementara fungsi pengawasan tak signifikan. Ini berbahaya bagi kepentingan publik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa revisi UU MK telah berproses sejak awal tahun lalu dan sempat terhenti karena situasi pemilu.