Indeks Revisi Undang-undang

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

Baleg DPR menunda pembahasan RUU Penyiaran usai ramai gelombang protes dari insan pers dan pegiat jurnalisme.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

RUU Penyiaran berpotensi digunakan untuk menyensor dan menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis.

Bayu Wardhana menduga draft RUU Penyiaran yang saat ini masih digodok DPR RI, skenario besar untuk melemahkan demokrasi.

Sejumlah organisasi jurnalis menggelar demonstrasi menolak draf revisi UU Penyiaran yang dianggap mengancam kebebasan pers.

Susatyo mengatakan jumlah massa yang dilaporkan dalam demo tersebut sekitar 200 orang.

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.

Amalia Ikhlasanti menyebut ada tiga masalah utama dalam revisi UU Penyiaran. Apa saja?

Dalam pidato pembukaan Rakernas-V PDIP di Kawasan Ancol, Megawati menyoroti revisi Undang-Undang MK & Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya serampangan. 

Jika DPR terseret kepentingan elite, bakal merugikan jalannya lembaga legislatif sendiri dan tentu berdampak besar bagi rakyat.

Aksi DPR RI periode 2019-2024 yang merevisi sejumlah undang-undang yang kemudian menyulut kemarahan publik pada akhirnya akan melemahkan demokrasi.   

Sejumlah poin dalam revisi UU Polri hanya memperluas kewenangan polisi, sementara fungsi pengawasan tak signifikan. Ini berbahaya bagi kepentingan publik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa revisi UU MK telah berproses sejak awal tahun lalu dan sempat terhenti karena situasi pemilu.

Dasco sebut rencana revisi UU Polri muncul usai DPR merevisi UU Kejaksaan perihal usia pensiun dan usia jabatan fungsional.

PSHK menilai bahwa perubahan keempat UU MK dilakukan secara senyap, tertutup, tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.

Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.

Johan Budi mengakui pernah ikut dalam rapat pembahasan revisi UU MK itu, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi II DPR RI membuka peluang untuk melaksanakan revisi undang-undang kepemiluan secara omnibus law.