Indeks Revisi Undang-undang

Revisi omnibus law sektor keuangan ini diyakini tidak akan mengubah tujuan dan fungsi Bank Indonesia. Apa yang berubah?

Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja?

Pengesahan revisi UU TNI di tengah gelombang protes mencerminkan betapa prinsip-prinsip demokrasi telah tersingkirkan demi kepentingan politik sempit.

Berkaca dari UU Cipta Kerja, maka tidak menutup kemungkinan UU TNI ini akan ditempuh melalui uji materi ke MK.

Masyarakat sipil memilih berdemo dengan berkemah karena khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam.

Seluruh fraksi partai sepakat menyetujui sejumlah perubahan dalam RUU PPMI atau RUU P2MI tersebut dan akan membawa ke rapat paripurna.

Herman mengatakan, BPI Danantara dan Kementerian BUMN akan memiliki fokus kerja berbeda usai revisi UU BUMN berlaku.

Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.

Menurut Adies, DPR akan menampung semua usulan masyarakat. Selain itu, DPR juga butuh diskusi dengan pemerintah.

Delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, dan UU Pemerintah Daerah. 

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat ketua Wantimpres akan dijabat secara bergilir tergantung SK presiden.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, menerangkan, aturan terbaru revisi UU Wantimpres akan membebaskan presiden untuk menentukan jumlah anggota DPA.

Amanah Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

Jika revisi UU Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di publik

Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Baleg hendak memundurkan usia pensiun TNI-Polri setara dengan ASN yaitu 60 tahun.

Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.