Indeks Revisi Undang-undang

Isnur menilai tidak ada alasan RUU KUHAP harus segera disahkan dalam waktu dekat sehingga tidak perlu ada narasi menyesatkan untuk mengesahkan RUU KUHAP.

Pras menilai revisi UU Parpol bukan usulan baru, mengingat pada pemerintahan sebelumnya wacana itu juga telah berkembang dan dibicarakan publik.

Ahmad Dhani sempat menyela beberapa kali saat Komisi XIII DPR RI sedang melakukan belanja masalah terkait Revisi UU Hak Cipta.

DPR akan mencabut revisi UU Hak Cipta yang masuk Prolegnas kemudian dipindah ke Komisi XIII, tetapi pengusul Komisi X tetap masuk sebagai pengusul.

KontraS mengecam tindakan pembubaran paksa dan penyitaan serampangan alat peraga aksi massa yang melakukan kemah perlawanan menolak revisi UU TNI.

Castro mempertanyakan formulasi baru tersebut akan diakomodir dalam bentuk seperti apa.

Revisi omnibus law sektor keuangan ini diyakini tidak akan mengubah tujuan dan fungsi Bank Indonesia. Apa yang berubah?

Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja?

Pengesahan revisi UU TNI di tengah gelombang protes mencerminkan betapa prinsip-prinsip demokrasi telah tersingkirkan demi kepentingan politik sempit.

Berkaca dari UU Cipta Kerja, maka tidak menutup kemungkinan UU TNI ini akan ditempuh melalui uji materi ke MK.

Masyarakat sipil memilih berdemo dengan berkemah karena khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam.

Seluruh fraksi partai sepakat menyetujui sejumlah perubahan dalam RUU PPMI atau RUU P2MI tersebut dan akan membawa ke rapat paripurna.

Herman mengatakan, BPI Danantara dan Kementerian BUMN akan memiliki fokus kerja berbeda usai revisi UU BUMN berlaku.

Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.

Menurut Adies, DPR akan menampung semua usulan masyarakat. Selain itu, DPR juga butuh diskusi dengan pemerintah.

Delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, dan UU Pemerintah Daerah. 

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat ketua Wantimpres akan dijabat secara bergilir tergantung SK presiden.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, menerangkan, aturan terbaru revisi UU Wantimpres akan membebaskan presiden untuk menentukan jumlah anggota DPA.

Amanah Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.