Indeks Reklamasi Jakarta

DKI Jakarta dan pemerintah pusat membentuk tim gabungan pengawas reklamasi pasca pencabutan moratorium.

Selain akan mengajukan gugatan ke PTUN, KSTJ juga akan melaporkan ke Ombudsman terkait pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

Pasca-moratorium dicabut, KLHK akan memanggil PT Muara Wisesa Samudera selaku Pulau G reklamasi teluk Jakarta, hari ini.

Pengembang Pulau G akan diminta memperbaiki lagi dokumen Amdal Perubahan. Perbaikan itu mengikuti pilihan solusi, yang akan ditetapkan Kemenko Kemaritiman, untuk mengatasi gangguan terhadap PLTGU Muara Karang.

Tim teknis bentukan Kemenko Kemaritiman sudah menentukan solusi untuk mengatasi gangguan Pulau G terhadap PLTGU Muara Karang. Solusi itu akan diusulkan kepada Menteri Luhut Pandjaitan untuk segera disetujui.

Masalah listrik di Pulau G, menurut Luhut sudah bisa teratasi dengan rekayasa teknologi, sehingga reklamasi Pulau G bisa dilanjutkan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan berkomentar soal surat Pemprov DKI ke KPK terkait rekomendasi untuk melanjutkan pembahasan tentang reklamasi.

Pemprov DKI Jakarta segera memanfaatkan lahan hasil kontribusi proyek reklamasi Ancol untuk kebutuhan Asian Games 2018, rumah singgah dan kantor pejabat pemerintahan Kepulauan Seribu.

Kebijakan moratorium untuk Pulau G sedang dikaji oleh Kementerian LHK setelah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan dokumen Amdal Perubahan.

Surat Keputusan (SK) pencabutan moratorium Pulau C dan D akan diterbitkan minggu depan.

Ombudsman menilai penerbitan sertifikat HGB atas Pulau D tidak etis sebab berlangsung menjelang Gubernur Djarot Saiful Hidayat lengser.

Ombudsman RI menilai bahwa gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, harus mengetahui perihal pemberian izin Hak Guna Bangunan Pulau D.

Pemberian sertifikat HPL Pulau C dan D oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ke Pemprov DKI dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah terkait proyek reklamasi.

Pemanfaatan pulau C dan D tinggal menunggu moratorium dicabut dan dua Raperda tentang Reklamasi disahkan oleh DPRD.

Sejumlah aktivis dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai Penerbitan sertifikat HPL Pulau C dan D bertentangan dengan hukum.

BPN DKI Jakarta mengklaim Hak Guna Bangunan (HGB) di pulau-pulau hasil reklamasi teluk Jakarta bisa diterbitkan. Tapi, HGB itu belum bisa melegalkan pendirian bangunan di pulau reklamasi selama 2 Raperda Reklamasi belum dibentuk.

"5 persen dalam bentuk lahan, nanti bisa bangun dermaga, rusun nelayan, 20 persen untuk RTH, 5 persen untuk Ruang Terbuka Biru (embung), lalu untuk Fasos Fasum 15 persen," kata Djarot.

Wakil Ketua DRPD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendesak pembahasan perjanjian kerja sama pemanfaatan pulau reklamasi, yakni antara Pemprov DKI dengan PT KNI, dihentikan.

Budi Situmorang mengatakan, pemberian sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau C dan D kepada Pemprov DKI tidak melanggar prosedur.

Pemprov DKI Jakarta melanjutkan proses pengurusan perizinan pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah jadi, seperti Pulau C dan D.