Indeks Rangkap Jabatan

Agustina mengatakan bahwa kehadiran BGN di KPK ini untuk memastikan bahwa sejumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh KPK akan dijalankan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebut tindak pidana yang dilakukan Misbahul bukan dikarenakan rangkap jabatan.

Perpol yang mengatur Polisi dapat duduki 17 jabatan sipil dinilai bermasalah karena putusan MK belum atur maksud dari frasa 'institusi di luar kepolisian'.

Pelibatan Polri dinilai jadi kebutuhan strategis mengingat kompleksitas persoalan pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menilai penempatan anggota Polri di lembaga sipil memiliki payung hukum yang beragam.

Andi Amran Sulaiman secara resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi.

Penunjukan Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas dinilai sebagai langkah efisien untuk memperkuat tata kelola pangan nasional.

Keppres pengangkatan Amran sebagai Kepala Bapans ditandatangani Prabowo pada Kamis (9/10/2025).

Rosan juga menegaskan bahwa operasional Danantara kedepan akan tetap mengikuti prinsip yang berlaku selama ini.

Meski memberi masa transisi, implementasi revisi UU BUMN secara tata kelola idealnya dipercepat.

Kebijakan larangan menteri dan wamen BUMN sebagai komisaris BUMN berlaku paling lama dua tahun atau terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menkum Supratman mengakui belum ada aturan yang memuat soal larangan merangkap jabatan untuk pejabat tingkat eselon I-II di kementerian.

Erick Thohir rangkap jabatan Menpora-Ketum PSSI dinilai langgar aturan negara, rawan konflik kepentingan, dan berpotensi korupsi.

Mufti menilai rangkap jabatan seorang wamen di BUMN menuai kekecewaan masyarakat di tengah sulitnya akses lapangan pekerjaan.

Aminudin menyatakan bahwa rata-rata kasus korupsi berawal dari benturan kepentingan, sehingga kajian ini sangat penting untuk mencegah risiko tersebut.

Angga Raka kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Wakil Menteri Komdigi, dan juga Komisaris Utama PT Telkom.

Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa rangkap jabatan bukan hanya rentan terhadap konflik kepentingan, tapi juga berpotensi memicu celah korupsi.

Erick berjanji akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu dekat terkait dengan putusan MK.

Pras mengatakan, pemerintah perlu mempelajari hasil putusan MK dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, terutama dengan Presiden Prabowo Subianto.

MK kini memasukkan frasa "wakil menteri" ke dalam norma Pasal 23 UU 39/2008.