Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto memastikan tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) setelah ditunjuk memimpin perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, hingga kini Donny masih merangkap dua jabatan.
"Iya, masih tetap Wamenhan," kata Donny kepada awak media di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Menurut Donny, tugasnya di Kementerian Pertahanan memiliki keterkaitan dengan peran yang dijalankannya sebagai Gubernur URI. Karena itu, ia menilai tidak ada persoalan jika kedua jabatan tersebut diemban secara bersamaan.
"Ya masih merangkap karena bagaimanapun juga ada irisannya, ya tadi terkait dengan wawasan kebangsaan tadi itu," imbuhnya.
Ia menjelaskan, salah satu tugas di Kementerian Pertahanan adalah memberikan sosialisasi mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Menurutnya, tugas tersebut sejalan dengan peran yang akan dijalankan di Universitas Republik Indonesia.
"Juga tetap kita juga ada di Kementerian Pertahanan, ada tugas-tugas memberikan sosialisasi terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan dan itu masih ada korelasinya ya," imbuh Donny.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Donny sebagai Gubernur URI bersama Yos Sunitiyoso yang menjabat sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/B Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Rencana pelantikan keduanya sebelumnya telah disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menjelaskan, Universitas Republik Indonesia akan menjadi lembaga pendidikan khusus yang bertugas menyiapkan calon pemimpin bangsa, mulai dari pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pimpinan badan usaha milik negara (BUMN).
"Jadi belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang memang khusus untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Kalau di Prancis itu namanya ENA. Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan di satu lembaga," ujar Prasetyo.
"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan," imbuhnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
