Indeks Putusan Mahkamah Konstitusi

MK tegaskan frasa kerugian negara dalam UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai kerugian keuangan negara demi sinkronisasi norma dan kepastian hukum.

Menkum Supratman mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Kapolri juga tidak memiliki kewenangan menentukan sendiri lembaga-lembaga sipil yang dapat diisi anggota Polri aktif.

Mahkamah menilai bahwa proses pemilihan di Pilkada Gubernur Papua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta transparan.

Puan mengklaim seluruh partai politik (parpol) di DPR menyepakati bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Pemerintah akan membentuk tim untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pada 2029.

Politikus PDIP, Bonnie Triyana, mengatakan, putusan MK terkait pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta memecahakan persoalan diskriminatif.

Menko PMK, Pratikno, menyatakan kementerian terkait tengah mempersiapkan tindak lanjut dari putusan MK soal pendidikan atau sekolah gratis.

Aksi ini meninggalkan luka mendalam di masyarakat, terutama bagi korban dari tindakan represif aparat.

Mahfud MD mengaku tidak menyangka MKMK memberi putusan pemecatan dari kursi Ketua Mahkamah Konstitusi bagi Anwar Usman.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai, kehadiran Perppu Cipta Kerja ini justru menciptakan ketidakpastian kebijakan.

Hukum merupakan perpaduan konsensus dan paksaan. Maka putusan MK merupakan bentuk hukum yang harus dimaknai sebagai paksaan yang wajib untuk ditaati.

DPR dan Pemerintah mempunyai tenggat waktu dua tahun untuk membereskan UU Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Mahkamah Konstitusi memutuskan narapidana korupsi tak bisa langsung ikut pilkada. Hal ini disepakati PKB, Golkar, PKS dan PDIP.

Tim hukum BPN telah menyarankan agar masalah pilpres ini tidak dibawa ke Mahkamah Internasional dan Prabowo mengikuti saran tersebut.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019).

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan pelarangan GPS oleh MK untuk kendaraan bermotor lebih cocok diberlakukan untuk sepeda motor daripada mobil.

"Perbuatan OSO dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat MK dan para hakim MK."