Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya akan mempersulit hidup 200 penunggak pajak dengan total tagihan Rp60 triliun jika tak lunasi kewajibannya dalam sepekan.

Purbaya memberikan sinyal bahwa untuk mengendalikan konsumsi rokok, tidak harus dilakukan dengan menaikkan cukai rokok.

Untuk menjadi negara maju, kata Purbaya, pembangunan ekonomi RI harus berbasis pada tiga pilar utama.

Artikel asli Gelora dengan tanggal terbit dan header yang sama berjudul “Menkeu Purbaya Minta Maaf, Akui Salah Ngomong Soal Tuntutan 17+8”.

Menurut Purbaya, tingkat inflasi Singapura yang terlalu rendah tersebut mencerminkan bahwa permintaan masyarakat di negara tersebut masih sangat rendah.

Purbaya sebut penurunan bunga deposito memang menjadi tujuan dari kebijakan penempatan kas pemerintah Rp200 triliun di Himbara.

Buka blokir anggaran juga dilakukan agar belanja K/L semakin dipercepat, termasuk untuk biaya operasional hingga pemenuhan tugas dasar.

DJP secara aktif memperbaiki sistem Coretax, salah satunya melalui downtime terencana pada akhir pekan lalu.

Menteri Keuangan, Purbaya memberikan dukungan penuh kepada wakilnya tersebut untuk menjabat sebagai pimpinan LPS.

Purbaya juga akan mengecek produk-produk industri hasil tembakau yang didistribusikan para suplier atau distributor.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah masih akan terus mendorong optimalisasi penerimaan dengan struktur birokrasi yang ada sekarang.

Proses penagihan akan dilakukan secara tegas, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Purbaya menilai pihak-pihak yang tidak mempercayai dan menyangkal, justru tidak memahami cara menghitung realisasi pertumbuhan ekonomi sampai Juni 2025.

Investasi BUMN/Danantara diprediksi mencapai Rp3.710 triliun atau 9 persen dari total PMDN pada 2025 hingga 2029.

Angka tersebut lebih tinggi dari defisit APBN Agustus 2024 yang sebesar Rp153,4 triliun, setara 0,69 persen dari APBN 2024.

Purbaya paparkan tren PMI global membaik, termasuk Indonesia yang kembali berada di zona ekspansi.

Purbaya menilai pengelolaan APBN secara prudent untuk cegah gagal bayar utang lebih penting ketimbang utak-atik batas defisit dan rasio utang.

pemerintah akan mengevaluasi kelanjutan satgas yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 dan telah beberapa kali diperpanjang.

Purbaya mengakui harga listrik PLTS saat ini masih relatif tinggi. Tapi pemerintah akan mencari teknologi baru agar harga setrum PLTS semurah PLTU.

Menurut Purbaya, saat ini masih banyak aliran dana keluar negeri setiap bulannya, terutama ke negara-negara di kawasan Asia.