Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Pembiayaan defisit APBN September 2025 sebesar 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga dilakukan dengan menggunakan non utang.

Purbaya tegaskan tak akan membiarkan anggaran MBG menganggur lama di rekening pemerintah.

Purbaya sebut pemerintah tengah membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menilai perkembangan ekonomi sebulan terakhir telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Purbaya tegaskan Kementerian Keuangan akan tetap mengelola sektor perpajakan dan kepabeanan secara langsung tanpa membentuk Badan Penerimaan Negara.

Defisit tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp243,2 triliun.

Tambahan penempatan dana ke Himbara ini dimungkinkan karena laju pertumbuhan uang beredar di masyarakat baru tumbuh sebesar 13 persen.

Selayaknya 'hakim', Purbaya akan melaksanakan gelar perkara sekali dalam sepekan untuk menyelesaikan masalah di kalangan dunia usaha.

Kanal pengaduan akan menggunakan nomor telepon dan WhatsApp khusus agar pengaduan masyarakat dapat langsung diterima oleh pihak kementerian.

Risiko gagal bayar dari BPD dapat diminimalkan jika dana transfer ke daerah (TKD) dapat dijadikan jaminan.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya ditanggung pihak yang menikmati keuntungan dari proyek tersebut.

Alih-alih mengandalkan Satgas BLBI, Purbaya memilih untuk fokus menjalankan program yang kini telah dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Kalau (gugatanya ditujuka ke) kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan."

Menurut Purbaya, DEN sebagai pengusul dan perencana harus memikirkan sendiri bagaimana caranya dapat memenuhi pembiayaan pembangunan family office.

Purbaya pastikan belum ada kebijakan untuk menaikan HJE seiring tidak adanya kenaikan cukai pada tahun depan.

DJA Kementerian Keuangan sebut pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny dengan menggunakan duit negara dimungkinkan.

Menurut Purbaya, baik shadow maupun underground economy sejatinya tidak bisa dihitung dan dilacak.

Tax amnesty berkali-kali dinilai akan menciptakan celah bagi wajib pajak untuk berlaku tidak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

OJK juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Airlangga Hartarto dan Purbaya Yudhi Sadewa agar program hapus tagih ini diperkuat dan dilanjutkan.

Purbaya semakin optimis dengan komitmen pemerintah untuk terus memantau peredaran uang dan menghilangkan hambatan di sektor riil.