Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Jika serapan anggaran MBG rendah, dana yang telah dialokasikan dalam APBN rencananya akan dialihkan untuk membayar utang atau mengurangi defisit.

Purbaya mengaku telah menerima informasi bahwa Tutut telah mencabut gugatan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Purbaya cemas banyak wajib pajak besar justru akan mengakali peraturan jika tax amnesty dijalankan berkali-kali.

Purbaya instruksikan jajarannya untuk segera memantau dan menindak peredaran rokok ilegal, khususnya yang diperjualbelikan secara daring.

Menurut Purbaya, kebijakan cukai rokok tinggi tidak menghitung dampak lanjutan seperti pengangguran.

Purbaya menyebut perbankan lah yang bertanggung jawab menyalurkan kembali dana tersebut ke dunia usaha melalui kredit atau pembiayaan.

Pemeriksaan persiapan masih terjadwal untuk dilakukan pada Selasa, 23 September 2025 pukul 10.00 WIB.

Kemenkeu akan mengoptimalkan berbagai instrumen yang sudah ada untuk mengerek penerimaan pajak di tahun depan.

Purbaya menilai setiap kebijakan yang dirumuskan memerlukan studi mendalam dan analisis dari lapangan sebelum diterapkan.

Sebelum perubahan postur RAPBN 2026, pemerintah sempat menetapkan anggaran TKD Rp650 triliun, turun 29,34 persen dibanding 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Pemerintah akan tambah anggaran stimulus akselerasi ekonomi untuk merealisasikan tambahan dua liter minyak goreng dalam bantuan pangan.

Kenaikan belanja RAPBN 2026 terutama dialokasikan untuk TKD sebesar Rp43 triliun, sementara sisanya ke belanja pusat, termasuk untuk cadangan anggaran.

DPR RI meminta agar program bantuan pangan ditambah dengan penyaluran 2 liter Minyakita pada Oktober-November 2025.

Kebijakan tersebut menurut Said sudah merujuk pada ketentuan Undang-Undang APBN 2025, pasal 31 ayat 2 dan 3.

Purbaya mengklaim bahwa dirinya dan Tutut sudah saling melempar salam sebagai bentuk keakraban.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat (12/9/2025).

Purbaya menilai bahwa DPR terlalu dini untuk mengubah Undang-Undang yang masih berusia 2 tahun.

Purbaya mengancam akan memecat direksi Himbara jika penyaluran tidak dilakukan secara cermat dan terjadi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Penempatan dana ini juga akan terlihat dampaknya ke pertumbuhan kredit setidaknya satu bulan setelah kebijakan ini dijalankan.

Kemampuan dan rekam jejak Purbaya dinilai sebagai bekal yang cukup untuk melampaui capaian menteri keuangan sebelumnya.