Indeks Psi

Ketua DPD PSI Kota Solo Antonius Yogo Prabowo mengaku ditawari uang dari tokoh partai yang ada di Solo tapi tak masuk DPRD Solo periode ini.

Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran kabinet yang dinilai belum bekerja maksimal dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19, bisa dimaklumi.

PSI mau menjegal Anies di Pilpres 2024. Tapi mereka seperti tak cukup tenaga untuk melakukannya.

PSI masih menolak Formula E, mereka juga masih mendesak duitnya untuk antisipasi banjir saja.

Uji kelayakan secara terbuka, akan terlihat kemampuan dan visi misi dari para kandidat Cawagub DKI.

PSI mendesak inspektorat DKI melakukan audit terkait penebangan pohon yang disebabkan proyek revitalisasi Monas.

PSI menyebut alamat kantor kontraktor revitalisasi Monas tidak jelas,

PSI mendukung YLKI yang menyatakan konsumen yang merasa dirugikan dengan pemblokiran Netflix oleh Grup Telkom untuk melakukan gugatan secara hukum.

PSI menilai cara peringatan dini bencana Pemprov DKI buruk. PSI menilai semestinya pemprov memanfaatkan teknologi

PSI merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.

Juru bicara DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengaku tak masalah dengan sejumlah kritik tersebut. Menurut dia kritik itu suatu hak yang biasa saja.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI mengembalikan dana reses sebesar Rp752 juta dari total Rp2,44 miliar ke Pemprov.

Eks jubir PSI Yurgen Sutarno mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota di Pilkada Depok 2020 lewat jalur independen didampingi Reza Zaki.

PSI mulanya lantang menentang berbagai bentuk politik dinasti. Namun, belakangan partai ini pula yang ikut lantang menyuarakan dukungan terhadap putra-putra Jokowi.

Perdebatan sengit itu terjadi antara anggota Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega dengan anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

PDIP juga menemukan sejumlah anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta.

Gerindra meminta PSI tak terlalu genit. Toh ada forum untuk membahas anggaran-anggaran yang janggal.

Sikap PSI yang mengkritik anggaran janggal KUA-PPAS 2020 berujung pada pelaporan anggota DPRD DKI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Seharusnya ada transparansi dalam proses penganggaran RAPBD DKI tahun 2020. 

PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.