tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kecewa terhadap sikap tujuh fraksi lain di DPRD DKI Jakarta karena tidak hadir dalam rapat paripurna hak interpelasi Formula E.
"Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Selasa (28/9/2021).
PSI bersama PDIP mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Gubernur Anies untuk menggelar Formula E. Sedangkan partai lain di DPRD DKI tidak ikut mengajukan interpelasi. Ketujuh fraksi itu enggan hadir karena menuding rapat paripurna ilegal.
Tujuh fraksi itu adalah Partai Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, Golkar, PPP-PKB, dan Nasdem.
Idris menampik adanya kesalahan prosedur dalam penetapan jadwal paripurna karena usulan interpelasi tersebut sudah masuk ke meja DPRD dan tidak bisa hilang begitu saja. Ini menyangkut hak 33 anggota DPRD yang harus dituntaskan dan ditunaikan pada rapat paripurna.
Menurut Idris, partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme.
"Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan ksatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan di tempat makan di luar sana. Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja, tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan, bukan balapan," katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini menduga, sudah ada lobi politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi, sehingga rapat paripurna saja dikondisikan untuk diboikot.
"Kami mau tanya soal commitment fee triliunan rupiah yang pemprov keluarkan. Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan Rupiah uang rakyat," katanya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
