tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritisi tingginya biaya commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta yakni 122,102 juta Poundsterling atau setara Rp2,4 triliun.
Pasalnya, di sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee. Bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.
Sementara penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya nomination fees for the city of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar C$1.5 juta atau setara Rp17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp18,7 miliar.
“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” kata Anggara kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).
Berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian :
Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling
Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling
Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling
Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling
Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling
“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” ujarnya.
Bahkan berdasarkan surat Dispora DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi, jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat ke arbitrase internasional di Singapura.
Anggara menuturkan masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya. Lantaran Pemprov DKI maupun PT. Jakpro sebagai penyelenggara enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.
“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
