Indeks Psi

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI menilai usulan pembentukan pansus sumur resapan oleh PSI tidak penting.

Riza Patria berdalih sumur resapan tersebut masih belum permanen dan belum cukup kuat untuk menahan beban.

Kisah orang kepercayaan Sjahrir yang menjadi pelanggan setia hotel prodeo di tiga zaman: pendudukan Jepang, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru.

Awalnya V melaporkan suaminya, CYC atas kasus penelantaran istri dan anak pada September 2020. Namun, CYC melaporkan balik istrinya atas kasus KDRT.

PSI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka dokumen bukti pembayaran commitmen fee Formula E sebesar Rp560 miliar.

Anggota DPRD DKI dari PSI William menyoroti keseriusan Anies Baswedan memenuhi janjinya dalam penanganan banjir di Jakarta.

Hasil pengujian Labkesda DKI Jakarta menemukan nasi kotak berlogo PSI yang dibagikan di Kampung Beting, Koja, mengandung bakteri Escherichia colli.

PSI berdalih tidak membuat nasi kotak tersebut, melainkan melibatkan warung-warung makanan dan UMKM kuliner yang terdampak pandemi COVID-19.

Polemik Viani Limardi versus PSI ini mengulang perseteruan antara PKS dengan Fahri Hamzah yang berakhir di pengadilan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi Resmi menggugat PSI sebesar Rp1 triliun ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Fraksi PSI DPRD DKI berharap Raperda Jaringan Utilitas fokus dalam penyediaan jaringan utilitas yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi warga Jakarta.

Viani Limardi dipecat DPP PSI karena diduga telah melakukan penggelembungan dana reses dan melanggar sejumlah aturan partai.

Anggota DPRD dari Fraksi PSI Justin Untayana menuding Anies Baswedan bersembunyi di balik bawahannya terkait persoalan Formula E.

Ujang Komaruddin menilai PDIP dan PSI begitu ngotot soal interpelasi Formula E karena memiliki motif politis memperburuk citra Anies Baswedan.

Ketakhadiran tujuh fraksi partai DPRD DKI dalam rapat interpelasi Formula E memicu tudingan tak sedap dari PSI.

Taufik menduga Prasetio sengaja menyelipkan pembahasan pelaksanaan rapat paripurna hak interpelasi pelaksaaan Formula E dalam rapat Bamus DPRD DKI.

PSI menilai ada pengadaan fiktif saat Sarana Jaya membayar Rp217 miliar, tapi tidak menguasai sertifikat tanah.

Riza menilai tuduhan Giring tersebut tidak bijak, terlebih pernyataan itu dilontarkan oleh seorang ketua umum partai.

PSI menilai DKI butuh langkah nyata Pemprov dengan mempercepat penyelesaian Grand Design Pengendalian Kualitas Udara melalui Ingub No. 49 Tahun 2021.

PSI mempertanyakan mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta.