Indeks Polusi Udara

Pemandangan gedung-gedung bertingkat di Jakarta Pusat yang diselimuti kabut polusi, Selasa (9/7/2019).

Dinas LH DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran Rp5 miliar di RAPBD 2020 untuk pembelian alat ukur kualitas udara. 

BPPT tawarkan opsi pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca atau biasa juga disebut Hujan Buatan.

Anies mengklaim tak pernah bicara rencana hujan buatan untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

Langkah Gubernur DKI yang mewajibkan seluruh kendaraan lolos uji emisi dinilai dapat membersihkan udara dari polusi.

Hujan buatan adalah salah satu opsi meminimalisir polusi udara. Tapi itu tidak signifikan karena 70 persen pencemaran berasal dari asap kendaraan bermotor.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengklaim polusi udara di Jakarta dipicu oleh faktor yang beragam, termasuk perilaku buruk masyarakat. 

Nilai alat pemantau udara yang ada di DKI Jakarta ada 8 unit dengan nilai total sekitar Rp40 miliar.

Kualitas udara di Jakarta berstatus tidak sehat dengan angka 164 AQI pada Kamis (4/7/2019) pukul 10:00 pagi.

Demi mengatasi polusi udara, Gubernur Anies Baswedan akan melarang kegiatan-kegiatan di Jakarta yang memakai generator diesel berbahan bakar minyak.

WALHI mengatakan jika Anies serius mengatasi polusi udara di DKI seharusnya membenahi kebijakan yang ada dan tak hanya sekadar mengimbauan warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saja.

Anies Baswedan menyatakan, aplikasi AirVisual hanya menggambarkan keadaan udara di sekitar Gambir, bukan kualitas udara di seluruh Jakarta."

Anies bahkan menilai pihak-pihak yang melakukan gugatan warga negara (citizen law suit) atas udara buruk di Jakarta ke beberapa pihak juga turut berkontribusi atas buruknya udara Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan berencana menyiapkan alat-alat ukur kualitas udara di seluruh titik yang tersebar di Jakarta.

Terkait kualitas udara Jakarta yang memburuk, Gubernur DKI Anies Baswedan mempersilakan setiap warga yang ingin menggugat dirinya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai BPPT "offside" alias kebablasan karena telanjur mengumumkan wacana tersebut namun persiapannya belum matang.

Terkait wacana mewajibkan uji emisi kendaraan pada 2020, Pemprov DKI Jakarta dinilai masih menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakannya.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan 75 persen penyebab polusi udara di ibu kota ialah emisi kendaraan bermotor. 

Gubernur Anies Baswedan akan mewajibkan uji emisi udara di Jakarta mulai tahun depan, yakni 2020 demi mengurangi polusi udara.

Anies mengimbau warga Jakarta lebih memilih menggunakan transportasi umum agar kualitas udara di ibu kota tidak semakin memburuk.