Indeks Polri

Sebagian anggota Komisi III DPR RI setuju dengan keputusan pemerintah menunda rencana pembentukan Densus Tipikor.

Menkumham Yasonna Laoly memberikan tanggapan dingin soal keputusan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi soal penundaan rencana pembentukan Densus Tipikor.

Menurut Basaria, pembentukan Densus Tipikor justru akan membuat tugas KPK semakin ringan dalam memberantas korupsi.

Agus menyatakan bahwa Jokowi tetap mendukung KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Alasan penundaan terutama terkait dengan anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor tersebut.

Menurut Busyro Muqoddas banyaknya kasus "rekening gendut" yang melibatkan anggota Polri patut menjadi bahan pertimbangan pembentukan Densus Tipikor itu.

Kompolnas menilai pembentukan Densus sudah dilakukan berdasarkan analisa posisi dalam konteks lingkungan organisasi Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Setyo menegaskan bahwa Polri akan taat pada keputusan pemerintah jika tidak mendukung pembentukan Densus.

Jaksa Agung HM Parsetyo menegaskan Kejaksaan Agung akan tetap menolak usulan untuk menempatkan anggotanya satu atap bareng Densus Tipikor. Hal ini, untuk menjaga fungsi kontrol jaksa dalam penilaian kelengkapan berkas perkara.

“Saya berterima kasih kepada Pak Tito (Kapolri Tito Karnavian) karena reformasi perpajakan harus didukung aparat kepolisian," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Abraham Samad justru mendorong agar Polri memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan lewat program supervisi KPK daripada membentuk unit khusus baru.

Sri Mulyani menyatakan, sangat muskil melakukan banyak hal tanpa ada keamanan dan kepastian hukum.

Penandatanganan nota kesepahaman bertujuan agar Polri beserta Mendes-PDTT dan Mendagri dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri rawan politisasi karena konteksnya berbeda dengan pembentukan KPK.

Rencana pembentukan Densus Tipikor ini dinilai sesuai dengan program Nawacita, yaitu poin keempat tentang penegakan hukum.

Setya Novanto menyerahkan keputusan soal pembentukan Densus Tipikor ke Pemerintah terkait beda pendapat anatar Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Komisi III tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga akan memperkuat kewenangan yang dimiliki.

Polri tetap pada keputusan untuk melanjutkan pembentukan Densus Tipikor kendati Wapres JK menolak rencana tersebut. Rencana ini akan diputuskan pada saat Ratas antara Polri dan Presiden Joko Widodo.

Polri mendapat undangan rapat terbatas dari Presiden Jokowi terkait pembentukan Densus Tipikor.

Pemerintah belum satu suara terkait rencana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri. Akankah Ratas menyelesaikan persoalan itu?