tirto.id - Sembilan perwira tinggi Polri mendaftarkan diri dalam seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023. Mereka harus melewati tahap asesmen internal kepolisian untuk mendapatkan rekomendasi pimpinan.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan tahap asesmen. “Ada beberapa instrumen di kepolisian, pertama tes Computer Assisted Test (CAT), seperti tes potensi akademik,” ujar dia di Mabes Polri, Selasa (2/7/2019).
Dalam tes itu, lanjut dia, terdapat unsur psikologi dan sikap kerja. Jika diubah menjadi kuantitatif, guna mengikuti tes selanjutnya peserta harus memiliki nilai 70. Usai CAT, peserta ikut tes tertulis semacam membikin esai tentang pemberantasan korupsi.
“Esai konsep misalnya jika terpilih sebagai pimpinan KPK, apa yang akan dia kerjakan, visi misi dan punya rencana aksi [pemberantasan korupsi],” sambung Dedi.
Esai rampung, maka peserta harus ikut tes diskusi perihal esai tersebut. Gagasan yang dilontarkan kandidat akan dinilai oleh tim penilai atau tim assesor.
“Selesai itu, akan mengikuti tahapan wawancara. Tes wawancara merupakan penilaian paling tinggi, assesor akan menggali rekam jejak [prestasi dan pelanggaran] yang bersangkutan dan menggali integritas dia ketika menjabat,” kata Dedi.
Hasil tes-tes tersebut akan digabungkan untuk mencari skor final. Ada beberapa aspek, ujar Dedi, yang tiap aspek memiliki penilaian. Seperti aspek integritas, komunikasi, pengambilan keputusan, strategi, manajerial dan membangun jaringan.
“Kemudian assessor membuat suatu kesimpulan di setiap aspek itu. Semua itu memiliki nilai standar, kalau ‘integritas’ misalnya nilai tertinggi 4, ‘komunikasi’ cukup 3 dan lainnya. Aspek tertentu harus bernilai tinggi,” tutur mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.
Jika ada kekurangan penilaian namun peserta diluluskan, maka ketika ia lolos menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu, maka celah kekurangan akan ketahuan. “Nantinya orang tersebut akan dapat rekomendasi semisal mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan aspek yang lemah itu,” ucap Dedi.
Ia menambahkan, sembilan perwira tinggi Polri itu mendapatkan rekomendasi Kapolri untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Per hari ini, belum ada penambahan peserta yang ingin mendaftarkan diri, sedangkan jadwal pendaftaran masih dibuka hingga 4 Juli mendatang.
Sembilan nama perwira tinggi teregistrasi di Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM bertanggal 19 Juni 2019, yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Eko Indra Heri.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
