Indeks Polhukam

Dua kali penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2020 dan 2021 digelar secara daring dan luring.

Indikasi obstruction of justice di kasus Brigadir J ditemukan Komnas HAM tak hanya ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penembakan saja.

Empat berkas perkara kasus DNA Pro dengan 11 tersangka, semuanya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara tersangka kasus penipuan Binomo, Rudiyanto Pei, ke Kejari Tangsel, Senin (15/8/2022).

Komnas HAM akan menyusun hal-hal yang terkait dengan konstruksi peristiwa penembakan Brigadir J sehingga menghasilkan rekomendasi nantinya.

Keyakinan Komnas HAM adanya obstruction of justice didapat usai pengecekan ke TKP tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.

Bamsoet mengaitkan pembentukan PPHN dengan pembangunan IKN Nusantara yang butuh payung hukum sehingga menjadi jaminan bagi investor.

LPSK menduga istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi tak mengetahui adanya laporan polisi atas dugaan kekerasan seksual atas nama dirinya.

LPSK berikan pendampingan hukum dan perlindungan penuh ke Bharada E karena melihat adanya ancaman dalam proses hukum.

Surya Darmadi ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit seluas 37.095 hektare di wilayah Riau.

LPSK sejauh ini meyakini Bharada E bukan pelaku utama penembakan Brigadir J, tapi tetap akan mendalami keterlibatannya dalam perencanaan pembunuhan.

Surya Darmadi tiba di Indonesia dari Taiwan guna menyerahkan diri ke Kejagung dalam kasus penguasaan lahan sawit merugikan negara Rp78 triliun.

Hak politik Ade Barkah Surahman juga akan dicabut selama dua tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Surya Darmadi datang dari Taipei, Cina, dan begitu tiba di Indonesia langsung dibawa ke Gedung Kejagung untuk melakukan proses pemeriksaan.

Komnas HAM berencana melakukan pemeriksaan ulang karena Bharada E kerap mengubah keterangan terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Bukti yang ditemukan penyidik akan dianalisis dan dilengkapi dalam berkas perkara.

Pemerintah diminta tak kalah dengan koruptor. Jika perlu, aparat penegak hukum harus menjemput Surya Darmadi di negara yang menjadi tempat persembunyiannya.

Kuasa hukum Surya Darmadi memastikan kliennya akan kembali ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Sugeng mendesak KPK mendalami dugaan instruksi pembelian beras yang dikeluarkan Bupati Pemalang. IPW curiga hal tersebut untuk melancarkan bisnis keluarga.

Komisi III DPR seharusnya meluangkan waktu memanggil Kapolri meski sedang reses. Dengan begitu, kasus pembunuhan Brigadir J bisa semakin terang.