Azerbaijan, Republik yang Diwariskan Dinasti

tirto.id - Di depan sebuah sekolah di Azerbaijan, seorang siswi berhijab berhadapan dengan petugas yang melarangnya masuk. “Nilai saya 335 poin. Di rapor saya tidak ada satu pun nilai B. Apakah ini penghormatan yang saya terima?”

Ia kemudian mempertanyakan kesalahannya. “Apakah saya pernah membawa malu bagi nama sekolah ini? Apakah saya pernah melakukan sesuatu yang salah? Dan sekarang kalian bilang saya tidak boleh masuk sekolah.”

Petugas itu lalu menjawab, “Lepas hijabmu atau jangan datang sama sekali.”

Siswi tersebut menggeleng. Beberapa siswi lain yang berhijab bertepuk tangan.

Kejadian itu berlangsung setelah aturan seragam baru mulai diterapkan di sekolah-sekolah Azerbaijan pada 12 Oktober 2026. Kantor berita negara APA mengklaim bahwa aturan tersebut bertujuan menyeragamkan pakaian sesuai prinsip sekuler, di negara yang sekitar 96 persen penduduknya muslim.

Penerapannya memicu protes dari siswa, guru, dan orang tua. Kementerian Dalam Negeri melaporkan, sebanyak 37 orang ditangkap. Mereka dituduh memicu konflik dan merusak sekolah. Amnesty International menilai penangkapan itu turut menyasar demonstran damai serta menyebut pembatasan jilbab tersebut diskriminatif dan melanggar hak atas pendidikan, kebebasan beragama, dan berekspresi.

Pemerintah menyebut penyeragaman pakaian sebagai bagian dari penerapan prinsip sekularisme. Namun, kebijakan yang membatasi hak warga tetap membutuhkan pengawasan dan ruang untuk digugat. Di Azerbaijan, persoalan ini berkaitan dengan kondisi lembaga-lembaga yang semestinya mengawasi kekuasaan.

Azerbaijan memiliki konstitusi, parlemen, dan pemilu berkala. Namun, sejak Heydar Aliyev kembali berkuasa pada 1993, keluarga Aliyev dan kroninya terus memegang peran sentral dalam politik negara itu. Putranya, Ilham Aliyev, menggantikannya sebagai presiden sejak 2003 sampai sekarang.

Dari Republik Menjadi Dinasti Politik

Heydar Aliyev membangun karier politiknya di Azerbaijan Soviet. Ia pernah memimpin badan keamanan republik tersebut dan menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Azerbaijan pada 1969. Pada 1993, di tengah krisis politik, ia kembali ke pusat kekuasaan, menjadi ketua parlemen, lalu terpilih sebagai presiden pada Oktober tahun yang sama.

Heydar Aliyev membangun jaringan patronase dengan menempatkan orang-orang loyalnya di posisi strategis pemerintahan. Jaringan tersebut memperkuat pengaruhnya atas birokrasi dan aparat negara. Selama pemerintahannya, oposisi menghadapi pembatasan yang menghambat persaingan politik.

Pada 2003, ketika kesehatannya kian memburuk, Aliyev mengarahkan suksesi kekuasaan kepada putranya, Ilham Aliyev, yang kemudian terpilih sebagai presiden pada Oktober tahun itu. Namun, pemilu tersebut menuai kritik dari pemantau internasional karena dugaan kecurangan dan kekerasan terhadap pendukung oposisi.

Pada 2009, referendum konstitusi menghapus batas dua masa jabatan berturut-turut bagi presiden. Perubahan tersebut memungkinkan Ilham Aliyev kembali mencalonkan diri setelah menyelesaikan dua periode pertamanya.

Pada 2016, referendum berikutnya memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, serta untuk pertama kalinya memperkenalkan dan memberlakukan jabatan wakil presiden. Kedua perubahan tersebut memperluas ruang bagi presiden petahana untuk mempertahankan kekuasaan.

Thomas de Waal, peneliti Kaukasus dari Carnegie Europe, menilai Azerbaijan makin otoriter di bawah Ilham Aliyev. Ia juga menyoroti penguatan jaringan elite yang terkait dengan keluarga presiden dan lemahnya peran lembaga publik dalam menentukan arah perubahan politik.

Dominasi elite penguasa, salah satunya, terlihat dari aturan pendaftaran partai politik. Undang-undang partai politik yang disahkan pada 2023 mewajibkan partai baru memiliki sedikitnya 5.000 anggota sebelum mendaftar.

Menurut laporan Freedom House, persyaratan tersebut memicu sengketa ketika Kementerian Kehakiman mempertanyakan validitas daftar anggota sejumlah partai oposisi, seperti Partai REAL, AXCP, dan Musavat. Kementerian menyatakan bahwa ketika pegawai mereka menghubungi anggota partai yang terdaftar, beberapa di antaranya membantah keanggotaan mereka.

Meskipun ketiga partai tersebut kemudian menyerahkan daftar anggota yang telah direvisi dan disetujui oleh kementerian, peristiwa itu memperlihatkan bahwa persyaratan administratif dapat menjadi hambatan bagi partai oposisi untuk mempertahankan status terdaftar.

Setelah Azerbaijan mengambil alih Nagorno-Karabakh pada September 2023, lebih dari 100.000 warga etnis Armenia meninggalkan wilayah tersebut. Pada Desember tahun yang sama, Ilham Aliyev memajukan pemilu presiden menjadi 7 Februari 2024. Laporan akhir ODIHR (Kantor untuk Institusi Demokratik dan Hak Asasi Manusia OSCE) menilai, pemilu berlangsung dalam lingkungan yang membatasi persaingan, dengan minimnya alternatif politik dan adanya pembatasan terhadap suara kritis.

Meskipun persiapan pemilu berjalan efisien dan hari pemungutan suara berlangsung tertib, terdapat kekhawatiran serius terkait pembatasan jangka panjang terhadap kebebasan fundamental, seperti media independen, masyarakat sipil, dan partai politik.

Konsolidasi kekuasaan keluarga Aliyev juga tampak dalam simbol-simbol resmi negara. Nama Heydar Aliyev digunakan pada berbagai fasilitas publik, seperti bandara, jalan, taman, hingga museum.

Aktivis dan Media Dikekang

Dominasi partai penguasa dan terbatasnya persaingan politik juga melemahkan pengawasan terhadap pemerintah. Parlemen dan pengadilan memang tetap berfungsi secara formal, tetapi independensi keduanya memiliki persoalan serius.

Human Rights Watch mencatat sejumlah penindakan terhadap pengkritik pemerintah Azerbaijan melalui berbagai tuduhan pidana, termasuk pelanggaran terkait narkoba, perlawanan terhadap petugas, dan penipuan. Sejumlah terdakwa dan kalangan masyarakat menilai perkara-perkara tersebut bermotif politik.

Tofig Yagublu, tokoh oposisi senior, dihukum sembilan tahun pada 2025 atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. Peneliti yang berasal dari komunitas Talysh, Igbal Abilov, divonis 18 tahun atas tuduhan pengkhianatan. Seorang akademisi bernama Bahruz Samadov menerima 15 tahun dalam sidang tertutup. Aktivis hak buruh Afiaddin Mammadov dihukum delapan tahun atas tuduhan hooliganisme, yang menurut pembelanya direkayasa.

Kekerasan juga terjadi saat interogasi. Akademisi Fazil Gasimov bersaksi bahwa polisi menyetrumnya dan memasukkan kepalanya ke toilet agar memberi kesaksian palsu yang memberatkan Gubad Ibadoghlu.

Selain itu, sebagian besar sektor media Azerbaijan berada di bawah kendali pemerintah. Televisi milik negara menjadi sumber informasi paling populer, sementara tidak ada televisi atau radio independen yang disiarkan dari dalam negeri. Berdasarkan Indeks Kebebasan Pers 2026, Azerbaijan menempati peringkat 171 dari 180 negara.[11]

Yayasan Justice for Journalists mendokumentasikan, sedikitnya terdapat 132 insiden serangan dan ancaman terhadap jurnalis, pekerja media, dan kantor editorial di Azerbaijan, sepanjang 2024. Lebih dari 20 jurnalis masih dipenjara, dan mayoritas media independen online telah ditutup.

Pada 27 Juli 2026, pengadilan Azerbaijan menjatuhkan vonis penjara antara 12 hingga 15 tahun kepada sembilan jurnalis, pekerja media, dan aktivis masyarakat sipil yang terkait dengan Toplum TV, salah satu media daring independen di negara tersebut. Para terdakwa awalnya dituduh melakukan penyelundupan mata uang, yang kemudian ditambah dengan tuduhan kejahatan finansial lainnya.

Semua terdakwa membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa penuntutannya bermotif politik. Tuduhan serupa juga digunakan terhadap jurnalis dari Abzas Media dan Meydan TV.

Pengadilan Azerbaijan bahkan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah aktivis dan jurnalis di pengasingan. Sebagian perkara disidangkan secara in absentia, yakni tanpa kehadiran terdakwa. Sejumlah organisasi hak asasi manusia turut melaporkan tekanan terhadap keluarga para pengkritik pemerintah yang berada di luar negeri.

Dinasti Aliyev dan Jaringan Kekayaan

Konsentrasi kekuasaan keluarga Aliyev berjalan seiring dengan jaringan patronase dan kepentingan ekonominya.

Pada 21 Februari 2017, Ilham Aliyev menunjuk istrinya, Mehriban Aliyeva, sebagai wakil presiden pertama. Jabatan yang dibentuk melalui referendum 2016 itu menempatkan Mehriban pada posisi kedua dalam struktur kepemimpinan negara sekaligus urutan pertama dalam suksesi kepresidenan. Penunjukan istri presiden ke jabatan strategis tersebut menuai kritik karena dinilai makin mengukuhkan kekuasaan dinasti keluarga Aliyev.

Farid Guliyev dalam “Political Elites in Azerbaijan” (2012), menjelaskan bahwa ekonomi negara tersebut bertumpu pada ekspor minyak dan gas, yang mengalirkan dana segar dalam jumlah besar. Aliyev memakai uang itu untuk mempertahankan jaringan patronase melalui jabatan, kontrak proyek, dan akses istimewa terhadap bisnis.

Guliyev menyebut, pembentukan jaringan elite itu didasarkan pada hubungan keluarga, wilayah asal, dan kedekatan dengan penguasa, seperti klan Nakhchivan, kelompok Yerazi, atau aliansi Kurdi.

Investigasi Pandora Papers terbitan 2021 mengungkap jaringan perusahaan lepas pantai yang digunakan keluarga Ilham Aliyev dan sejumlah rekan dekatnya untuk memiliki properti di Inggris.

Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi (OCCRP) dan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) mengidentifikasi, setidaknya terdapat 84 perusahaan lepas pantai di Kepulauan Virgin Britania Raya yang digunakan oleh tiga anak Ilham Aliyev dan sejumlah rekan dekat keluarga untuk memiliki aset, termasuk properti di London.

Menurut laporan itu, lima perusahaan milik anak-anak Aliyev membeli properti di London senilai lebih dari 120 juta dolar pada 2006–2009. Secara keseluruhan, properti yang dikaitkan dengan keluarga dan rekan-rekannya diperkirakan bernilai hampir 700 juta dolar.

OCCRP juga menemukan bahwa sejumlah perusahaan dalam jaringan bisnis yang terkait dengan keluarga Aliyev dan rekan-rekannya menerima aliran dana dari skema transfer keuangan, sebagaimana pernah diungkap dalam investigasi pencucian uang.

Azerbaijan memiliki konstitusi, parlemen, pengadilan, dan pemilu, tetapi lembaga-lembaga tersebut menghadapi persoalan independensi dan kemampuan mengawasi pemerintah. Mereka tetap berbentuk republik secara konstitusional. Namun, pengalaman politiknya menimbulkan pertanyaan tentang makna republik ketika persaingan politik dan mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif.