Indeks Polhukam

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

Jaleswari sebut untuk itu dua jalur yaitu yudisial dan non-yudisial ditempuh secara paralel untuk saling melengkapi.

OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

Warga yang ingin mengetahui NIK-nya dicatut atau tidak bisa membuka laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

ICW menilai kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe membuktikan ada kelemahan besar dalam proses pengawasan inspektorat daerah.

Polri menyiapkan 5.746 personel untuk mengamankan acara KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022.

Relawan Ganjar menyebut Dewan Kolonel Puan Maharani hanya diisi para elite. Sedangkan Dewan Kopral relawan Ganjar diisi oleh rakyat.

Bawaslu menjamin akan mencegah terjadinya kecurangan Pemilu 2024.

Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi agar ada revisi Undang-Undang Pemilu terutama setelah kemunculan daerah otonomi baru.

KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif menghadiri panggila pemeriksaan di Jakarta.

Penetapan terdakwa tunggal dalam kasus Paniai dalam dakwaan Kejagung dinilai telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

Aktivis ICW minta KPK berani menangkap Lukas Enembe dan menahannya bila ia tetap mangkir dari pemeriksaan.

Hanya ada satu terdakwa dianggap negara tidak mau dan tak mampu mengusut tuntas serta menyeret aktor yang terlibat dalam kasus Paniai.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Idham dihukum mutasi berupa demosi selama satu tahun. Ia tak mengajukan banding atas putusan majelis sidang.

Mardani sebut kesempatan bergabung dengan KIB terbuka lebar bagi PKS karena proses penjajakan koalisi masih belum final.

JPU akan menyiapkan 52 orang sebagai saksi fakta dan 6 saksi ahli pada sidang pelanggaran HAM berat kasus Paniai.

Hasto telah berkonsultasi dengan Fraksi PDIP di DPR dan menyebut Dewan Kolonel hanya guyonan, tak perlu disikapi serius.

Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut dengan adanya berita Dewan Kolonel, yang bertugas memoles citra Puan Maharani.

Hasto menilai nasib keluarga Soeharto di Golkar disingkirkan karena banyaknya pelanggaran demokrasi di masa Orde Baru.