Indeks Pinjaman Online

Aplikasi pinjaman online mewajibkan akses terhadap hal-hal pribadi penggunanya.

OJK berpesan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa pinjaman online agar melihat legalitas perusahaan di website www.OJK.go.id.

Penelitian mengungkap orang-orang punya utang tiga kali lebih mungkin memiliki masalah kesehatan mental daripada yang tidak berutang.

LBH Jakarta menilai ada ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus pinjaman online ini.

LBH Jakarta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak bungkam terkait kasus pinjaman online yang kembali memakan korban.

Seorang debitur salah satu Fintech P2P Lending mengaku harus mengalami PHK karena desk collector menagih utangnya ke atasan dia di tempat kerja.

Seorang debitur mengaku sempat terjerat utang kepada 15 penyedia pinjaman online karena tidak mampu membayar cicilan dengan bunga selangit. 

Dari 133 fintech yang terjaring, hanya 27 aplikasi dan 3 situs yang resmi terdaftar di OJK.

LBH Jakarta akan melaporkan temuan 89 fintech peer to peer (P2P) lending yang diduga melanggar aturan.

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

AFPI mengaku belum bertemu dengan LBH Jakarta guna membahas tentang korban pinjaman online.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan P2P Lending yang tidak terdaftar di OJK dan identitas P2P Lending yang tidak lengkap.

FY bukan korban satu-satu korban yang dilecehkan penagih utang P2P Lending. Menurut LBH Jakarta, setidaknya tercatat 283 kasus serupa selama tiga tahun terakhir.