Indeks Pilpres 2019

Mahkamah Konstitusi tak merespons permintaan BPN Prabowo-Sandi dalam gugatan Pilpres 2019 untuk menjadikannya sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih.

Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak terancam dengan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK dari kubu Prabowo-Sandiaga

Salah satu dari tersangka penjual senjata ke kelompok yang diduga akan membunuh sejumlah tokoh dan memicu kerusuhan di aksi 22 Mei adalah istri seorang purnawirawan Mayor Jenderal.  

TKN menyatakan BPN Prabowo-Sandi memilih hasil Pilpres 2019 sebagai objek gugatan, karena punya kepentingan mendiskualifikasi Paslon 01 yang dinyatakan menang oleh KPU.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjenguk 9 anak buahnya yang menjadi korban Aksi 22 Mei.

Tudingan berbuar curang selama Pilpres 2019 terhadap Capres Jokowi agar dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Endah berani menjamin dalam ambulans Partai Gerindra tidak ada batu, senjata tajam dan uang saat aksi 21-22 Mei. 

Luhut menyampaikan duka terkait dengan korban akibat Aksi 22 Mei yang berujung ricuh.

Menurut Fadli, tiga ambulans Gerindra itu hanya menolong korban saat kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019 di Bawaslu. 

Fadli Zon menduga ada rekayasa ambulans berlogo Partai Gerindra yang membawa batu saat Aksi 22 Mei 2019.

Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dianggap telah menjadi pihak terkait pada sidang gugatan perkara pemilu presiden 2019.

Mahfud menegaskan, link berita bisa dipakai sebagai barang bukti di Mahkamah Konstitusi. 

Pasar keuangan Indonesia sempat terpengaruh kerusuhan 21-22 Mei 2019, namun masih dalam batas terkendali.

Feri Amsari menyatakan, secara tidak langsung, MK bisa menentukan kandidat yang terpilih di Pilpres 2019. Namun, MK tidak berwenang menetapkan presiden-wakil presiden terpilih. 

BPN meminta MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Menurut BPN memasukkan kasus-kasus dugaan tidak netralnya aparatur negara pada laporan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK adalah untuk membuktikan klaim bahwa telah terjadi kecurangan sistematis, terstruktur dan masif (STM) pada Pilpres 2019.

Fadli Zon menyebut berita yang dijadikan bukti dalam berkas gugatan Pilpres 2019 merujuk peristiwa yang terjadi.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga bilang MK semestinya tak jadi "Mahkamah Kalkulator" dalam menyidang gugatan pemilu. Bagi pengamat ini cuma akal-akalan saja.

Polisi akan pertimbangkan kesehatan tersangka kasus dugaan penyebaran berita hoaks Mustofa Nahrawardaya saat pemeriksaan lanjutan.

TKN merespons tuntutan BPN yang meminta ke MK menetapkan Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih saat Pemilu 2019.