Indeks Pilpres 2019

Gugatan sengketa Pilpres 2019 tak hanya soal menang dan kalah, tapi juga menegakkan sendi-sendi bernegara.

Handaka menjelaskan, perbedaan yang terjadi hari ini bisa jadi disebabkan karena berbagai pihak mau menahan diri.

Keberatan KPU dan TKN Jokowi-Ma'ruf terkait pembacaan dokumen gugatan baru sebanyak 15 petitum sengketa hasil Pilpres 2019.

KPU menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK tidak membuktikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu melakukan kecurangan. 

Prabowo-Sandiaga meminta ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 dan menuntut Jokowi-Maruf didiskualifikasi.

Kabag Penum Divisi Humas Polri membantah Polri berpihak pada salah satu paslon dalam pemilu.

Meski menolak permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo, Tim Hukum KPU tetap menghagai keputusan MK dan tetap akan menyiapkan jawaban.

Menurut Denny, yang dilawan Prabowo-Sandi bukan hanya Jokowi-Ma'ruf sebagai kandidat calon, tetapi juga posisi Joko Widodo sebagai presiden.

KPU RI menerima putusan MK terkait tambahan waktu perbaikan jawaban, meski hanya diberi 3 hari oleh majelis hakim.

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak sah karena ada sekitar 22 juta pemilih yang diduga siluman.

Kuasa hukum KPU mengatakan permohonan yang dibacakan hari ini berbeda dengan permohonan awal yang diajukan tim hukum BPN. Sehingga pihaknya keberatan dengan dalil tambahan 10 Juni.

KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menekankan pihaknya akan menolak dalil tambahan paslon Prabowo-Sandi karena menyangkut substansi.

Hakim Konstitusi meminta semua pihak percaya pada keputusan hakim soal keberatan perbaikan permohonan gugatan 10 Juni 2019 yang dibaca tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum pasangan 01 Yusril Ihza Mahendra menilai kesaksiannya saat Pilpres 2014 yang dikutip oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak relevan lagi digunakan.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebutkan bahwa capres Jokowi menggunakan APBN dan program pemerintah untuk mendukung kepentingannya.

Menkominfo Rudiantara kembali menegaskan, jika pemerintah tidak membatasi penggunaan Medsos selama sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK.

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra mempersoalkan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersilakan BPN membaca gugatan perbaikan pada 10 Juni.

Ketua KPU Arief Budiman menilai permohonan gugatan dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres tidak menyasar kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. 

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pendapat Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra dalam materi gugatan PHPU Pilpres 2019.