Indeks Pilpres 2019
Kuasa Hukum KPU Sebut Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandiaga Ilegal
Meski menolak permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo, Tim Hukum KPU tetap menghagai keputusan MK dan tetap akan menyiapkan jawaban.
Tim Hukum BPN Persoalkan Posisi Jokowi Sebagai Petahana
Menurut Denny, yang dilawan Prabowo-Sandi bukan hanya Jokowi-Ma'ruf sebagai kandidat calon, tetapi juga posisi Joko Widodo sebagai presiden.
KPU Setengah Hati Terima Tambahan Waktu 3 Hari dari MK
KPU RI menerima putusan MK terkait tambahan waktu perbaikan jawaban, meski hanya diberi 3 hari oleh majelis hakim.
Sidang MK: Alasan Kubu Prabowo-Sandi Klaim Menang 52 Persen
Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak sah karena ada sekitar 22 juta pemilih yang diduga siluman.
KPU Sempat Ajukan Keberatan Terkait Dalil Tambahan 10 Juni
Kuasa hukum KPU mengatakan permohonan yang dibacakan hari ini berbeda dengan permohonan awal yang diajukan tim hukum BPN. Sehingga pihaknya keberatan dengan dalil tambahan 10 Juni.
Sebelum Diperiksa KPK, Romahurmuziy Beri Ucapan ke Prabowo & Jokowi
Romahurmuziy beri selamat atas sidangnya buat Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sekarang di MK sudah dimulai.
MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilpres 2019 Selasa Pekan Depan
KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.
Yusril Tolak Dalil Tambahan 10 Juni Sebab Tak Bisa Revisi Substansi
Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menekankan pihaknya akan menolak dalil tambahan paslon Prabowo-Sandi karena menyangkut substansi.
Sudah Kuasai Parlemen, Untuk Apa Lagi Jokowi Rangkul Oposisi?
Koalisi Jokowi sudah menguasai parlemen. Mereka tak perlu lagi membuka pintu untuk oposisi.
KPU & Tim Jokowi Tolak Dalil 10 Juni, Hakim: Serahkan pada MK
Hakim Konstitusi meminta semua pihak percaya pada keputusan hakim soal keberatan perbaikan permohonan gugatan 10 Juni 2019 yang dibaca tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019.
Tim Prabowo Nilai Pendapat Yusril Soal TSM Masih Relevan Digunakan
Ketua Tim Hukum pasangan 01 Yusril Ihza Mahendra menilai kesaksiannya saat Pilpres 2014 yang dikutip oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak relevan lagi digunakan.
Sidang MK: BW Tuding Jokowi Gunakan APBN untuk Pengaruhi Pemilih
Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebutkan bahwa capres Jokowi menggunakan APBN dan program pemerintah untuk mendukung kepentingannya.
Kominfo: Tak Ada Pembatasan Medsos Saat Sidang Perdana Sengketa MK
Menkominfo Rudiantara kembali menegaskan, jika pemerintah tidak membatasi penggunaan Medsos selama sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK.
Tim Jokowi Protes Saat Tim Prabowo Bacakan Dokumen Gugatan 10 Juni
Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra mempersoalkan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersilakan BPN membaca gugatan perbaikan pada 10 Juni.
Ketua KPU Nilai Gugatan Kubu Prabowo-Sandiaga Tidak Mengarah ke KPU
Ketua KPU Arief Budiman menilai permohonan gugatan dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres tidak menyasar kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Alasan Kuasa Hukum BPN Masukkan Pendapat Yusril dalam Gugatan MK
Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pendapat Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra dalam materi gugatan PHPU Pilpres 2019.
Kubu Prabowo Singgung Imbauan Baju Putih Jokowi Sebagai Kecurangan
Kubu Prabowo-Sandiaga menyinggung imbaun Jokowi agar pendukungnya menggunakan baju putih saat ke TPS pada pencoblosan Pilpres 2019 sebagai Pelanggaran Pemilu.
Polisi: Situasi Kondusif di MK Saat Sidang Sengketa Pilpres 2019
Polisi mengatakan situasi di MK kondusif saat sidang sengketa Pilpres 2019.
Live Streaming Sidang MK Soal Sengketa Pilpres 2019 di YouTube
Sidang MK sengketa Pilpres 2019 dapat disaksikan secara live streaming melalui saluran ofisial Mahkamah Konstitusi di YouTube.
Kuasa Hukum BPN: Tautan Berita Bukan Alat Bukti Sidang Sengketa
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam sidang perdana PHPU untuk Pilpres 2019 membantah bahwa tautan berita bukan alat bukti dalam sengketa pemilu.