Indeks Pilpres 2019

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 bisa saja dipercepat tergantung dengan kesiapan hakim.

Sejumlah catatan terkait sidang pilpres di MK disampaikan para ahli. Salah satunya bicara soal kemungkinan kecil gugatan diterima.

Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sejumlah jalan di sekitar Gedung MK jika terjadi pergerakan massa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.  

Polda Metro Jaya menyatakan semua pihak dilarang menggelar aksi massa di jalanan depan Gedung MK. Pernyataan kepolisian itu merespons beredarnya poster acara Halalbihalal Akbar 212.

Bukti-bukti yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK dinilai tidak kuat. 

Feri Amsari menilai pembatasan jumlah saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK tidak tepat. Namun, menurut Feri, pembatasan jumlah saksi memang harus dilakukan.  

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK menjadi panggung politik bagi kubu Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf.

Feri Amsari menilai Majelis Hakim MK tidak tegas dalam menyikapi perbaikan materi gugatan dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. 

Kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantoko berharap video yang mereka serahkan dapat memengarui putusan majelis saat menggelar rapat permusyawaratan hakim.

Ahli dari pihak Jokowi-Ma'ruf menyatakan, keterangan SBY dibutuhkan untuk menguatkan dalil ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN dalam Pemilu.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga menyatakan, pembuktian konvensional sulit ditunjukkan saat sidang sengketa PHPU Pilpres 2019.

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin meyakini jika pihak pemohon yakni kubu Prabowo-Sandiaga sulit membuktikan rangkaian kecurangan Pemilu TSM saat sidang sengketa Pilpres 2019.

TKN Jokowi-Ma'ruf sedang mempertimbangkan melaporkan saksi Beti Kristiana ke polisi karena diduga memberikan kesaksian palsu saat sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.

Heru Widodo pernah menorehkan sejarah gemilang dalam karier hukumnya, yakni memenangkan uji materiil di Sidang MK pada 2017.

Kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta izin kepada hakim MK untuk membaca Alquran surat An-Nisa ayat 135 sebagaimana menjadi kaligrafi di depan ruang sidang.

Hakim MK langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan putusan sengketa Pilpres 2019 yang digelar pada 28 Juni 2019.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkelakar bahwa sidang MK pada hari ini seperti kontes debat para pakar hukum di Indonesia. 

BW menyebut hakim MK tidak netral karena memberikan pandangannya soal situng. Tapi bagi pengajar hukum tata negara, itu tidak masalah.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Nasrullah menilai Eddy Hiariej tidak berpendapat selayaknya ahli dalam sidang MK melainkan "pengacara terselubung" Jokowi-Maruf. 

Heru Widodo menjelaskan selama ini belum pernah ada putusan diskualifikasi kandidat yang dikeluarkan MK dalam konteks Pileg dan Pilpres nasional.