Indeks Pilkada 2020

Target itu sesuai dengan kesepakatan Kongres ke V PDIP di Bali beberapa waktu lalu.

PDIP masih mempertimbangkan untuk mengumumkan 44 nama calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020.

Sebanyak 44 calon kepala daerah dari 270 penyelenggaraan Pilkada 2020 akan diumumkan lebih dulu pada Januari 2020 nanti.

Putusan MK soal syarat lima tahun bagi eks napi kasus korupsi maju pilkada diapresiasi, meski hal itu dinilai tak cukup untuk mencegah mantan koruptor kembali berkuasa.

Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution akan maju Pilkada 2020, tapi keduanya dinilai hanya aji mumpung memanfaatkan Jokowi yang sedang berkuasa.

KPK menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. 

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.

Mahkamah Konstitusi memutuskan narapidana korupsi tak bisa langsung ikut pilkada. Hal ini disepakati PKB, Golkar, PKS dan PDIP.

Faldo Maldini tak akan bisa maju di Pilgub Sumbar karena gugatannya soal batas usia tak disetujui MK.

Partai Gerindra meminta kepada jajaran pengurus di daerah untuk tidak mengajukan mantan napi korupsi dalam bursa pencalonan Pilkada 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkomitmen untuk turut andil dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air lantaran memperbolehkan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.

Airlangga canangkan tanpa mahar bagi kadernya yang maju Pilkada 2020 

Tujuh partai yang dilobi Denny adalah Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.

DPR sebut ada Kapolda yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada 2020 namun belum mengundurkan diri.

MK menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada.

Komisi II DPR RI tidak mau proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada akan mengganggu tahapan Pilkada 2010.

PKS tak akur dengan PDIP di pusat, namun di daerah dapat berkoalisi untuk mendukung Wali Kota Solo.

Jokowi menekankan evaluasi pilkada lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan.

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.

Usulan pelarangan mantan koruptor menjadi calon kepala daerah telah disampaikan KPU kepada Presiden Joko Widodo.