Indeks Pilkada 2020

Mendagri Tito Karnavian mengatakan instansinya akan bekerja sama dengan Polri ke depan untuk memuluskan Pilkada 2020.

KPU usul revisi UU Pilkada mengakomodasi larangan bagi eks napi korupsi untuk maju. Tapi DPR bilang tak ada lagi waktu untuk itu.

Polda Sumbar membantah baliho dukungan untuk Irjen Pol Fakhrizal melanggar aturan.

Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman Megawati.

Pemkab Gunungkidul paling banyak menganggarkan dana untuk pilkada dibanding dua daerah lain, yakni sebesar Rp27,7 miliar. 

Soal teknologi yang akan digunakan dalam e-rekapitulasi, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini.

Pertemuan antara Prabowo dan petinggi PPP pada hari ini membahas perkembangan politik terbaru, peluang kerja sama di parlemen hingga wacana koalisi kedua partai di Pilkada 2020. 

Anggota Polri yang akan maju dalam kontestasi Pilkada, dia harus mundur setelah ditetapkan jadi calon kepala daerah.

Sandiaga mengaku tak ingin membatasi karier Nur Asia terkait keputusan untuk maju dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan. 

Dedi mengatakan, publik punya hak mendapatkan calon kepala daerah yang tidak pernah terlibat korupsi. 

Ahli hukum Feri Amsari menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk melarang eks koruptor maju Pilkada Serentak 2020. 

Jokowi perlu turun tangan dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) pencegahan eks koruptor nyalon karena revisi UU Pilkada bisa memakan waktu lama.

270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 23 September 2020 terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Jika KPU ingin melarang eks napi koruptor nyalon di Pilkada pemerintah harus, membuat peraturan baru yang tidak bertentangan dengan UU.

Fahri Hamzah menyatakan penerapan larangan eks koruptor maju pemilihan kepala daerah harus menunggu revisi UU Pilkada.

KPU didorong fokus persoalan ada pada Pemilu seperti penggunaan kardus sebagai kotak suara, membereskan data pemilih hingga memaksimalkan penggunaan e-KTP dalam Pemilu.

KPU meyakini penerapan e-Rekapitulasi di Pilkada 2020 tidak akan bermasalah sebagaimana Situng pada Pemilu 2019. 

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Sjauh ini, ada pasal dalam UU Pilkada membolehkan penggunaan e-rekapitulasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, namun saat ini KPU masih mengkajinya.

KPU masih membahas rencana penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekapitulasi) pada Pilkada 2020, termasuk menentukan lokasi yang akan dipilih sebagai percontohan.