Indeks Peraturan Menteri Keuangan

Rencana kajian ekstensifikasi cukai ini diatur dalam PMK 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.

Bank wajib mengajukan permohonan penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran jika pembayaran Koperasi Merah Putih tidak mencukupi.

Tersedia tata cara pengajuan pinjaman untuk pendanaan operasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan PMK 49/2025.

Kemenkeu sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Berikut ketentuan NIK menjadi NPWP berdasarkan peraturan dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022.

Kebijakan pungutan ekspor untuk produk kelapa sawit menjadi nol rupiah tertuang dalam Peraturan Menkeu Nomor 115 Tahun 2022.

14 peraturan menteri keuangan (PMK) ini mengatur tentang Pajak Pertambahan nilai (PPN) dalam UU HPP.

Perusahaan batu bara wajib mengikuti aturan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Sri Mulyani bilang selama ini pemerintah sudah memberikan banyak stimulus, tapi penyaluran kredit tidak juga alami peningkatan.

Sri Mulyani mengatakan PMK Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bertujuan menertibkan pejabat dalam menggunakan uang negara.

Menteri Keuangan mengeluarkan beleid baru tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah mengembalikan lagi peraturan Menkeu 210 tahun 2018 tentang E-commerce untuk meregulasi tata cara perpajakan e-commerce.

Pemerintah akan menerapkan jurus baru untuk menarik pajak Google, Faceebook, dan lain-lain dalam waktu dekat.

Real Estate Indonesia (REI) menilai aturan baru tentang pembebasan PPN bagi rumah sederhana dan rumah sangat sederhana bisa mempermudah masyarakat membeli hunian murah. 

Kemenkeu menurunkan batas minimal penawaran pembelian surat utang negara (SUN). 

Pemerintah bakal segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 7 tahun 2015 tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan transfer pricing atau advance pricing agreement (APA).

"Kami ingin sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk menyampaikan NPWP maupun dalam hal ini NIK. Nanti akan diatur dalam perdirjen," ucap Sri Mulyani.

Peraturan Menteri Keuangan baru tentang perluasan fasilitas libur pajak (tax holiday) telah diberlakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken aturan itu pada 26 November lalu.